BarataNews.id, Jakarta — Peluang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bergabung ke Kabinet Merah Putih mulai menguat setelah Istana mengakui pembahasannya tengah berlangsung. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara resmi posisi yang akan ditempati maupun waktu pelantikannya.
Menanggapi kabar tersebut, Said Iqbal memilih tidak memberikan banyak komentar. Tokoh buruh yang selama ini dikenal vokal memperjuangkan isu ketenagakerjaan itu meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
“Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama presiden. Terima kasih,” kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Jumat (5/6/2026).
Sinyal mengenai kemungkinan masuknya Said Iqbal ke pemerintahan sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut dia, pembahasan terkait posisi yang akan ditempati Presiden Partai Buruh tersebut masih berlangsung di lingkungan pemerintah.
“Sedang kita diskusikan,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Meski belum bersedia mengungkap jabatan yang disiapkan, Prasetyo memberi petunjuk bahwa peran Said Iqbal nantinya kemungkinan berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan perjuangan buruh yang selama ini menjadi fokus aktivitasnya. Karena itu, keterlibatan Said Iqbal disebut tidak akan jauh dari bidang yang telah lama digelutinya.
“Kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini dengan buruh, tenaga kerja,” kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya ditanya mengenai kemungkinan Said Iqbal mengisi posisi menteri atau bergabung dalam Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), lembaga yang sebelumnya pernah diwacanakan pemerintah sebagai wadah untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Nama Said Iqbal memang beberapa kali dikaitkan dengan agenda ketenagakerjaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas pada 2025, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan DKBN bersamaan dengan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Hingga kini, Satgas PHK telah dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Sementara itu, realisasi pembentukan DKBN masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah. Situasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa perwakilan kalangan buruh akan mendapat ruang lebih besar dalam struktur pemerintahan.
Meski peluang masuknya Said Iqbal ke Kabinet Merah Putih terus menjadi perbincangan, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final yang diambil. Istana juga belum memberikan kepastian mengenai jabatan yang akan diisi maupun jadwal pelantikan apabila Presiden nantinya memutuskan menunjuk Said Iqbal.
Untuk saat ini, pemerintah meminta publik menunggu pengumuman resmi setelah seluruh proses pembahasan internal selesai dilakukan.
