DSI terbukti diduga menjalankan skema ponzi, memutar dana investor baru untuk bayar lama. Investor digital syariah perlu waspada.
Cek Fakta
Skandal Rp 2,4 Triliun Dana Syariah Indonesia: DPR Soroti Indikasi Fraud Fintech
Kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia terungkap di DPR, indikasi fraud capai Rp 2,4 triliun, menjerat ribuan lender sejak 2018.
RUU Perampasan Aset: Harta Koruptor yang Meninggal Bisa Disita Negara
RUU Perampasan Aset memungkinkan harta koruptor disita meski pelaku meninggal, melindungi kepentingan negara dan menegakkan keadilan.
Prediksi Mencairnya Gunung Es Raksasa A-23A dalam Kurang dari 40 Tahun
Gunung es raksasa A-23A diprediksi mencair total dalam 40 tahun, menimbulkan tekanan global terkait perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut.
AS Hentikan Sementara Visa Imigran 75 Negara, Termasuk Tetangga Indonesia
AS hentikan sementara visa imigran 75 negara mulai 21 Januari 2026, termasuk tetangga Indonesia, untuk menilai prosedur dan mencegah penyalahgunaan bantuan publik.
Arab Saudi Pimpin Diplomasi Teluk Tekan Rencana Serangan AS ke Iran
Arab Saudi memimpin diplomasi Teluk untuk mencegah serangan AS ke Iran, menekankan risiko ekonomi dan stabilitas regional.
KUHP Baru 2026: 12 Ketentuan Potensial Timbulkan Persoalan Hukum
KUHP baru 2026 memuat 12 ketentuan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, termasuk pidana adat, korporasi, penghinaan presiden, perzinaan, dan aborsi.
Tumpukan Sampah Tangsel Meningkat, Pemkot Cari Solusi Setelah Bogor Hentikan Pengolahan
Pemkot Tangsel mencari solusi setelah Bogor hentikan pengolahan sampah, sementara penumpukan di wilayah kritis masih meningkat.
KIP Perintahkan KPU Buka 9 Informasi Tersembunyi dalam Salinan Ijazah Jokowi
KIP perintahkan KPU buka sembilan informasi tersembunyi dalam salinan ijazah Jokowi, memastikan akses publik dan transparansi dokumen resmi presiden.
KPK Tegaskan Bukti Dugaan Penerimaan Uang Ketua PBNU dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024
KPK pastikan bukti dugaan penerimaan uang Ketua PBNU dalam kasus kuota haji 2023-2024, sementara DPR temukan kejanggalan pembagian kuota.
Mahasiswa Gugat Pasal KUHP Soal Penghinaan Pemerintah, Soroti Risiko Kebebasan Berekspresi
Sembilan mahasiswa gugat Pasal KUHP terkait penghinaan pemerintah, soroti risiko pembatasan kebebasan berekspresi dan ketidakpastian hukum di Indonesia.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
