BarataNews.id, Jakarta — Kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak hanya memicu perhatian publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Percakapan yang berkembang di ruang digital menunjukkan tuntutan masyarakat bergerak lebih jauh, yakni mendorong pembenahan tata kelola program secara menyeluruh.
Lonjakan perhatian tersebut terlihat dari data Google Trends yang mencatat nama Dadan Hindayana menjadi salah satu topik pencarian utama di Indonesia. Hingga Kamis (4/6/2026) pukul 11.00 WIB, volume pencarian terkait Dadan mencapai lebih dari 200.000 dengan kenaikan hingga 1.000 persen dibandingkan beberapa hari sebelumnya.
Tingginya rasa ingin tahu publik juga tercermin di media sosial. Berdasarkan pemantauan Drone Emprit, percakapan mengenai Dadan dan kasus MBG menghasilkan 22.485 sebutan dengan total interaksi mencapai 48,8 juta sepanjang 2 hingga 3 Juni 2026. Data tersebut menunjukkan isu yang berkembang tidak lagi terbatas pada penetapan tersangka, tetapi telah melebar ke pembahasan efektivitas dan akuntabilitas program MBG secara keseluruhan.
Sentimen Publik Terbelah
Analisis Drone Emprit menunjukkan sentimen publik terhadap perkembangan kasus ini relatif berimbang. Sentimen positif tercatat sebesar 50,5 persen, sementara sentimen negatif mencapai 47,2 persen.
Meski demikian, pola percakapan berbeda di setiap platform. Konten bernada positif lebih dominan di YouTube dan TikTok, yang banyak diisi unggahan informatif maupun apresiasi terhadap langkah pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebaliknya, Instagram dan X menjadi ruang yang lebih banyak diwarnai kritik, pertanyaan mengenai tata kelola program, hingga kekhawatiran terhadap penggunaan anggaran negara.
Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai karakter percakapan di setiap platform mencerminkan fokus perhatian pengguna yang berbeda.
“X cenderung menjadi ruang bagi narasi kritis dan kalkulasi anggaran, sementara Youtube dan Tiktok lebih banyak memuat liputan dan apresiasi,” ujar Ismail.
Perbedaan sentimen tersebut memperlihatkan bahwa publik tidak hanya menyoroti individu yang terjerat kasus hukum, tetapi juga menilai dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap keberlanjutan program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Publik Menunggu Perubahan yang Nyata
Selain sentimen, analisis emosi yang dilakukan Drone Emprit menunjukkan sikap publik belum mengarah pada kesimpulan akhir. Emosi yang paling dominan justru berupa anticipation atau antisipasi dengan porsi 28 persen.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat masih menunggu langkah lanjutan pemerintah setelah pergantian pimpinan dan proses hukum yang berlangsung. Tingkat kepercayaan atau trust tercatat sebesar 21 persen, sementara emosi sadness mencapai 19 persen yang menggambarkan kekecewaan atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Ismail, dominasi emosi antisipasi menunjukkan bahwa perhatian publik saat ini tertuju pada upaya pembenahan yang akan dilakukan setelah kasus mencuat ke permukaan.
“Dominasi emosi antisipasi menunjukkan bahwa penilaian publik belum final. Hal yang banyak dituntut adalah audit menyeluruh, transparansi tata kelola, dan evaluasi atas desain program MBG, bukan sekadar pergantian figur di pucuk lembaga,” katanya.
Kasus Hukum Jadi Titik Balik Pengawasan
Kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung menjerat tiga mantan pimpinan BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program MBG, termasuk pengaturan mitra yayasan serta dugaan mark up pada sejumlah pengadaan barang.
Perkembangan tersebut mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan telah menerima berbagai laporan mengenai dugaan kejanggalan dalam pengelolaan BGN sebelum keputusan pergantian pimpinan dilakukan.
Prabowo menyatakan telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri laporan yang diterimanya. Menurutnya, program MBG merupakan agenda strategis yang harus dijalankan secara bersih dan akuntabel.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri! Dan tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo.
DPR Dorong Pengawasan Lebih Ketat
Desakan untuk memperkuat tata kelola juga datang dari parlemen. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan pengawasan terhadap BGN akan diperketat, mulai dari tahap perencanaan program, penganggaran, hingga evaluasi pascapelaksanaan.
DPR juga mendorong penguatan fungsi audit internal agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efektif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, arah percakapan publik menunjukkan satu pesan yang konsisten. Perhatian masyarakat tidak berhenti pada pergantian pejabat atau penetapan tersangka, melainkan tertuju pada bagaimana pemerintah memastikan tata kelola program MBG diperbaiki secara menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terulang.
