BarataNews.id, Jakarta — Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan setelah dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp 18.000 pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Negeri Paman Sam menguat 77 poin atau 0,43 persen hingga mencapai Rp 18.044. Di tengah pelemahan tersebut, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap terkendali, sementara Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengelolaan stabilitas rupiah merupakan kewenangan BI. Karena itu, ia menyerahkan langkah-langkah penguatan nilai tukar kepada bank sentral dan menilai kondisi saat ini masih berada dalam kendali otoritas moneter. Saat ditanya mengenai kemungkinan digelarnya rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya juga mengaku belum melihat situasi yang mengharuskan langkah tersebut dilakukan.
“Nanti Anda ngelihat saya panik. Pada dasarnya BI masih menjalankan kegiatan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka,” kata Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Meski demikian, ia mengakui pelemahan rupiah akan berdampak pada pembayaran kewajiban luar negeri yang menggunakan denominasi dolar AS. Kupon atau bunga utang tetap sesuai ketentuan, namun jumlah rupiah yang harus disiapkan pemerintah akan meningkat ketika kurs bergerak melemah. Menurut Purbaya, kondisi tersebut telah masuk dalam berbagai simulasi yang disiapkan pemerintah sehingga tidak mengganggu ketahanan APBN.
“Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat kupon. Kuponnya sih konstan. Cuma, pada waktu rupiah melemah ya ikut meningkat kan dalam rupiah pembayarannya,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan pemerintah memang menggunakan asumsi kurs Rp 16.500 per dolar AS saat menyusun APBN. Namun dalam praktiknya, pemerintah juga menghitung berbagai kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar yang lebih dalam dari asumsi awal. Karena itu, ia memastikan kondisi fiskal saat ini masih aman meski tekanan terhadap rupiah meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Selain mengandalkan kebijakan moneter BI, pemerintah juga melakukan langkah stabilisasi di pasar keuangan. Purbaya mengungkapkan intervensi yang dilakukan di pasar obligasi telah melampaui Rp 8 triliun. Menurutnya, langkah tersebut membantu menjaga stabilitas pasar surat utang, tercermin dari imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang relatif stabil dan bahkan cenderung menurun.
“Mungkin Rp 8 triliun lebih yang di obligasi ya, tapi itu yang boleh diomongin, ya. Nggak apa-apa, biar Anda tahu, saya intervensi sedikit. Terus 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi, dampaknya ada ke surat utang kita,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat harga minyak tetap tinggi, sekaligus meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Kondisi tersebut ikut menekan sejumlah mata uang di kawasan, termasuk rupiah.
Dari dalam negeri, permintaan dolar AS juga masih tinggi untuk kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Menurut Destry, faktor tersebut membuat kebutuhan valuta asing di pasar domestik tetap besar di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
“Selain itu kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN),” ujar Destry dalam keterangan tertulis.
BI mencatat pelemahan rupiah masih sejalan dengan tren yang terjadi pada mata uang regional lainnya. Secara year to date, rupiah telah melemah 7,44 persen. Meski demikian, kondisi fundamental dinilai tetap terjaga, salah satunya tercermin dari posisi cadangan devisa yang mencapai US$ 146,2 miliar pada akhir April 2026.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI menyatakan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Bank sentral juga memperkuat instrumen moneter berbasis pasar guna menjaga daya tarik aset domestik bagi investor dan mendorong aliran modal masuk.
Selain itu, BI terus memperluas penggunaan skema Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Kerja sama tersebut telah diterapkan bersama China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Hingga April 2026, nilai transaksi LCT telah mencapai sekitar US$ 22,7 miliar, mendekati total transaksi sepanjang 2025 yang tercatat sekitar US$ 25,7 miliar.
