BarataNews.id, Jakarta — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena realisasi belanja negara melampaui pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah selama lima bulan pertama tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan posisi fiskal tersebut masih berada pada level 0,7 persen terhadap PDB hingga akhir Mei 2026. “Sampai dengan Mei defisitnya 0,7 (persen). Lima bulan pertama tahun ini 0,7,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan pendapatan negara hingga akhir Mei mencapai Rp1.185,0 triliun. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun, sehingga terbentuk selisih yang menyebabkan defisit APBN.
Pendapatan negara yang terkumpul selama lima bulan pertama 2026 telah mencapai 37,6 persen dari target APBN. Secara tahunan, capaian tersebut tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontributor terbesar pendapatan negara masih berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp834,4 triliun atau 35,4 persen dari proyeksi tahun ini. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun atau 36,8 persen dari outlook APBN.
Di luar sektor perpajakan, pemerintah mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp226,4 triliun atau 49,3 persen dari target. Sementara penerimaan hibah mencapai Rp400 miliar atau setara 67 persen dari proyeksi yang ditetapkan.
Belanja Negara Tumbuh Lebih Cepat
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026. Nilai tersebut meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu yang ditetapkan. Angka tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp517,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp541,6 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp306,1 triliun atau 44,2 persen dari target APBN. Realisasi ini menjadi salah satu komponen utama belanja negara selama lima bulan pertama tahun berjalan.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Meski APBN berada dalam posisi defisit, pemerintah masih mencatat keseimbangan primer yang positif. Hingga akhir Mei 2026, keseimbangan primer membukukan surplus Rp58,6 triliun.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan posisi April 2026 yang tercatat sebesar Rp28 triliun. Surplus keseimbangan primer menunjukkan bahwa pendapatan negara masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara di luar kewajiban pembayaran bunga utang.
Indikator tersebut kerap digunakan untuk melihat kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai kebutuhan belanja rutin tanpa memperhitungkan beban bunga utang yang harus dibayar.
