Perdebatan revisi UU Tipikor mulai bergeser dari soal teknis menuju arah besar penegakan hukum korupsi nasional
Mahkamah Konstitusi
MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Respons Anies Jadi Perhatian
Status ibu kota kembali jadi sorotan, putusan MK memunculkan perhatian baru soal nasib perpindahan ke IKN
ATSI di MK: Hapus Aturan Kuota Hangus Berisiko Naikkan Tarif Internet
ATSI memperingatkan tarif internet naik dan kaum berdaya beli tinggi diuntungkan jika MK menghapus aturan kuota hangus.
MK Tegaskan BPK Satu-Satunya Lembaga Berwenang Tetapkan Kerugian Negara
MK menolak permohonan dua mahasiswa yang meminta kerugian negara dinilai hakim, dan menegaskan BPK sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang berdasarkan Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
Pamit Setelah 15 Tahun di MK, Anwar Usman Minta Maaf dari Lubuk Hati Terdalam
Anwar Usman menyampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya, tepat sebelum masa jabatan 15 tahunnya di MK berakhir 6 April 2026.
Menkeu Purbaya Siap Korbankan Anggaran Pendukung Makan Gratis Demi Amankan APBN
Pemerintah menyiapkan skenario pemangkasan anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis dan penundaan proyek infrastruktur untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah tiga persen.
Mahasiswa Gugat Pasal KUHP Soal Penghinaan Pemerintah, Soroti Risiko Kebebasan Berekspresi
Sembilan mahasiswa gugat Pasal KUHP terkait penghinaan pemerintah, soroti risiko pembatasan kebebasan berekspresi dan ketidakpastian hukum di Indonesia.
KUHP Baru Resmi Berlaku, DPR Hormati Gugatan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi
DPR menghormati gugatan uji materi KUHP baru ke MK, meski proses legislasi telah melibatkan partisipasi publik.
Kontroversi KUHP Baru: Pasal Zina hingga Hukuman Mati Digugat ke MK
Sejumlah pasal kontroversial KUHP baru, termasuk zina dan hukuman mati, digugat ke MK untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945.
Dosen Gugat UU Guru dan Dosen ke MK, Minta Gaji Pokok Minimal Setara UMR
Dosen menggugat UU Guru dan Dosen ke MK, meminta gaji pokok minimal setara UMR demi kepastian penghasilan layak di perguruan tinggi.
MK Tegaskan Rakyat Tidak Bisa Langsung Pecat Anggota DPR, Partai Politik Tetap Berperan
MK menolak gugatan mahasiswa, menegaskan anggota DPR hanya bisa diberhentikan oleh partai politik, bukan langsung oleh pemilih.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
