4.132 polisi aktif yang menduduki jabatan sipil dinilai merugikan keuangan negara, MK tegaskan mereka wajib mundur atau pensiun terlebih dahulu.
Mahkamah Konstitusi
Mabes Polri Hormati Putusan MK yang Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil
Mabes Polri menegaskan akan mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil dan menunggu salinan resmi untuk langkah selanjutnya.
MK Ingatkan Koalisi Sipil Perbaiki Gugatan UU TNI agar Tak Timbulkan Kekosongan Hukum
MK menasihati Koalisi Masyarakat Sipil agar memperbaiki gugatan UU TNI, khususnya soal usia pensiun, agar tak menimbulkan kekosongan hukum.
TNI dan Ferry Irwandi Sepakat Berdamai, Ungkap Isi Komunikasi yang Terjalin
TNI dan Ferry Irwandi sepakat berdamai usai polemik. Keduanya berkomunikasi, saling meminta maaf, dan menegaskan komitmen bersama menjaga persatuan bangsa.
Ferry Irwandi Bingung Soal Dugaan Pidana Baru, TNI Klaim Temuan Lebih Serius
Ferry Irwandi bingung atas dugaan pidana baru dari TNI. DPR dan Yusril menegaskan pentingnya proporsionalitas serta putusan MK soal pencemaran nama baik.
DPR Sebut Laporan TNI Terhadap Ferry Irwandi Terganjal Putusan MK soal UU ITE
Laporan TNI terhadap Ferry Irwandi terganjal putusan MK terkait UU ITE, DPR dorong transparansi dan kepastian hukum.
Legislator PDIP Ingatkan Calon Hakim MK Inosentius Samsul Agar Tak Lupakan DPR
Safaruddin ingatkan calon hakim MK Inosentius Samsul agar tidak melupakan DPR sebagai pengusul dan tetap teguh dalam pendirian.
Penyanyi Kafe dan Pernikahan Resah Soal Royalti Lagu, Uji Materi UU Hak Cipta Bergulir di MK
Penyanyi kafe dan pernikahan resah akibat ancaman pidana royalti lagu, mendorong uji materi UU Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi.
PDI-P Tunggu Megawati Pulang dari China untuk Sikapi Putusan MK soal Pemilu
PDI-P belum bersikap atas putusan MK terkait pemilu. Partai menunggu Megawati pulang dari China untuk bahas isu pemilu terpisah secara menyeluruh.
Polemik DPR dan MK Kian Memanas, Publik Diingatkan Bahwa Tak Ada Lembaga yang Maksum
Ketegangan DPR dan MK makin memanas usai putusan pemisahan pemilu. Pengamat mengingatkan, tak ada lembaga negara yang maksum atau bebas dari koreksi.
Wacana Revisi UU MK Dinilai Langgar Semangat Konstitusi
Wacana revisi UU MK usai putusan pemisahan pemilu dinilai langgar semangat konstitusi. DPR diminta hormati kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.