Putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pilkada dinilai merugikan DPR. Pakar menilai kritik para legislator menunjukkan rasa tidak nyaman atas keputusan MK.
Mahkamah Konstitusi
Gerindra Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Berpotensi Langgar UUD 1945
Gerindra kritik putusan MK soal pemilu terpisah, sebut berpotensi langgar Pasal 22E UUD 1945 karena jadwal pilkada dan pemilu DPRD dibuat terpisah dua tahun lebih.
Parpol Ramai-ramai Protes! MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Putusan MK memisahkan pemilu nasional dan daerah picu respons parpol. Dari potensi masa jabatan DPRD diperpanjang hingga dugaan pembentukan norma baru.
Pilkada Bisa Mundur hingga 2031? Ini Efek Mengejutkan Putusan MK
Putusan MK pisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal. Pilkada selanjutnya baru bisa digelar tahun 2031, menimbulkan wacana perpanjangan masa jabatan.
Pilkada DKI Jakarta Terguncang, TIM Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Menggugat KPU dan Bawaslu
Jakarta, Baratanews.id – Perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.