BarataNews.id, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut tumpukan sampah yang membentuk fenomena “pulau sampah” di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, sebagian besar berasal dari wilayah hulu sungai yang terbawa arus hingga ke laut.
Temuan tersebut menjadi dasar evaluasi penanganan sampah di kawasan pesisir, mengingat pembersihan yang dilakukan selama ini kerap dihadapkan pada masuknya sampah baru dari aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan tantangan terbesar dalam penanganan sampah di Muara Angke bukan hanya membersihkan tumpukan yang ada, tetapi juga menghentikan aliran sampah dari wilayah hulu.
“Tantangan terbesarnya yang pasti adalah sampah yang selalu hadir. Selalu datang dari arah hulu,” kata Afan, Sabtu (6/6/2026).
DKI Perkuat Pengendalian Sampah dari Hulu
Menurut Afan, upaya pembersihan di pesisir tidak akan efektif apabila pergerakan sampah dari sungai menuju laut tidak dikendalikan. Karena itu, Pemprov DKI mengaktifkan berbagai sistem penghalang berupa sekat dan saringan sampah di sejumlah titik aliran sungai.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang mencapai kawasan pesisir dan hutan mangrove Muara Angke.
“Tapi kita terus mengaktifkan rekan-rekan yang juga ada di hulu untuk melalui sekat ataupun saringan sampah itu untuk mencegah supaya sampah tadi tidak bergerak sampai ke pesisir,” ujarnya.
Pemprov DKI mulai melakukan pembersihan intensif di kawasan terdampak sejak Rabu (3/6). Hingga Sabtu, progres pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 85 hingga 90 persen.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh tumpukan sampah di area delta Muara Angke dapat dibersihkan pada hari yang sama sehingga kawasan tersebut kembali normal.
“Jadi kami dari Pemprov DKI, dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai start kerja per Rabu kemarin. Dan sampai sekarang progresnya kira-kira sudah sekitar 85 persen sampai 90 persen. Dan kami pastikan bahwa per Sabtu sore, seluruh sampah yang ada di delta tersebut sudah akan hilang,” kata Afan.
Dalam operasi tersebut, Pemprov DKI mengerahkan 100 petugas lapangan, dua ekskavator amfibi, serta tiga kapal pengangkut sampah untuk mempercepat proses pengangkutan limbah yang menumpuk di kawasan pesisir.
Pemantauan Berlanjut Setelah Pembersihan
Setelah proses pembersihan selesai, Pemprov DKI berencana melakukan pemantauan rutin guna mencegah terjadinya penumpukan sampah serupa pada masa mendatang.
Pemantauan akan difokuskan pada pergerakan sampah dari wilayah hulu sekaligus efektivitas sistem penyaringan yang telah dipasang di sejumlah aliran sungai.
Selain mengandalkan penanganan teknis, Pemprov DKI juga meminta masyarakat menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran air, sungai, waduk, situ, maupun embung.
Menurut Afan, perilaku tersebut tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya tumpukan sampah di kawasan pesisir Jakarta.
“Kepada warga kami berharap agar tidak lagi membuang sampah ke badan air. Baik ke saluran, ke kali, waduk, situ ataupun embung. Bukan apa-apa, yang mengalami kerugian adalah kita sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan sampah yang menumpuk di badan air juga dapat memperbesar risiko banjir saat debit air meningkat.
“Selain lingkungan yang tercemar, ini juga berpotensi untuk menimbulkan adanya bencana banjir yang tentunya dampaknya akan dirasakan oleh kita semua. Jadi sekali lagi, imbauan kami dari Pemprov DKI setop buang sampah sembarangan,” kata Afan.
