Partai Buruh akan melaporkan Sahroni, Eko Patrio, dan sejumlah anggota DPR lain ke MKD karena menilai status nonaktif tidak diatur undang-undang.
DPR
Polisi Buru Pelaku dan Dalang Penjarahan Rumah Eko Patrio di Jakarta Selatan
Polisi menyelidiki penjarahan rumah Eko Patrio di Jakarta Selatan, menargetkan pelaku dan dalang di balik insiden tersebut.
NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Surya Paloh Ambil Langkah Tegas
NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR mulai 1 September 2025, demi menjaga kepercayaan publik dan aspirasi rakyat.
Aksi Massa di Jakarta Picu Kekhawatiran Krisis Ekonomi, Pakar Beri Peringatan Serius
Aksi massa ricuh di Jakarta memicu kekhawatiran krisis ekonomi. Pakar menilai respons pemerintah dan DPR jadi faktor penentu agar krisis 1998 tak terulang.
Ahmad Sahroni Dicopot dari Komisi III DPR, Harta Kekayaan Tembus Rp 328 Miliar
NasDem mencopot Ahmad Sahroni dari Komisi III DPR. Crazy Rich Tanjung Priok itu tercatat punya kekayaan Rp 328 miliar, terdiri dari properti, kendaraan mewah, dan kas.
Gus Irfan Disorot, Calon Kuat Menteri Haji dan Umrah Pertama Indonesia
Gus Irfan disebut calon kuat Menteri Haji dan Umrah pertama usai Revisi UU Haji, berbekal pengalaman pesantren, ekonomi keumatan, hingga politik nasional.
Ribuan Buruh Demo Serentak, Tuntut Kenaikan Upah dan Hapus Outsourcing
Ribuan buruh turun ke jalan di Jakarta dan berbagai kota menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, dan pengesahan regulasi ketenagakerjaan.
Gus Irfan Disebut Siap Jadi Menteri Haji Usai Revisi UU Haji Disahkan
Gus Irfan disebut akan menjabat Menteri Haji dan Umrah setelah Revisi UU Haji disahkan, menggantikan peran BP Haji dalam waktu 30 hari.
Buruh Akan Kepung DPR dan Istana Besok, Tuntut Upah Layak dan Reformasi UU Ketenagakerjaan
Puluhan ribu buruh akan demonstrasi di DPR dan Istana, menuntut upah layak, penghapusan outsourcing, dan pengesahan UU Ketenagakerjaan baru.
Ricuh di DPR: Tunjangan Perumahan Rp600 Juta Picu Demonstrasi dan Kritik Publik
Demonstrasi menolak tunjangan perumahan DPR Rp600 juta berlangsung ricuh di Jakarta, memicu kritik publik dan klarifikasi DPR terkait skema angsuran tunjangan.
Dasco Jelaskan Tunjangan DPR Rp50 Juta Per Bulan untuk Kontrak Rumah Lima Tahun
Dasco jelaskan tunjangan DPR Rp50 juta per bulan hanya untuk kontrak rumah lima tahun, bukan fasilitas rutin anggota DPR.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
