Sejumlah anggota DPR seperti Sahroni hingga Uya Kuya resmi kehilangan gaji dan tunjangan setelah partai menonaktifkan mereka akibat kontroversi publik.
DPR
Buruh Sambut Pemotongan Tunjangan DPR, Tuntut 7 Agenda Besar Dituntaskan
Buruh sambut pemotongan tunjangan DPR, tapi menegaskan masih ada tujuh tuntutan besar yang harus segera dituntaskan pemerintah dan parlemen.
Respons TNI, Polri, DPR, dan Pemerintah Terhadap Tuntutan 17+8 Rakyat Indonesia
TNI, Polri, DPR, dan pemerintah merespons tuntutan 17+8 rakyat, termasuk transparansi DPR, pencegahan PHK, dan reformasi institusi hingga 2026.
Take Home Pay DPR Rp65 Juta, Begini Rincian Gaji dan Tunjangan Setelah Pemangkasan
Take home pay anggota DPR kini Rp65,5 juta per bulan setelah tunjangan dipangkas, berikut rincian gaji pokok dan tunjangan yang diterima.
DPR Pangkas Tunjangan, Ungkap Gaji, dan Jawab Tuntutan 17+8 Publik
DPR memangkas tunjangan, membeberkan gaji, serta menindak anggota nonaktif demi merespons tuntutan publik 17+8 yang mendesak transparansi dan akuntabilitas.
Deadline 17 Tuntutan Rakyat ke DPR, Situasi Depan Gedung Masih Kondusif
Deadline 17 tuntutan rakyat ke DPR jatuh hari ini, suasana depan gedung DPR masih kondusif dan sepi massa.
DPR Gelar Rapat Bahas Petisi 17+8 Tuntutan Rakyat Pasca Gelombang Demo
DPR rapat bahas petisi 17+8 tuntutan rakyat yang menyoroti demokrasi, buruh, hingga reformasi politik pasca unjuk rasa Agustus 2025.
DPR Janji Reformasi Menyeluruh, Puan Maharani Ditunjuk Pimpin Evaluasi
DPR berkomitmen lakukan evaluasi menyeluruh usai aksi ricuh. Reformasi dipimpin Puan Maharani, disertai permintaan maaf terbuka pimpinan DPR kepada masyarakat.
Viral 17+8 Tuntutan Rakyat: Dari PHK Massal hingga Tunjangan DPR, Pemerintah Respon
Tuntutan rakyat 17+8 viral, soroti PHK, tunjangan DPR, dan reformasi. Pemerintah pastikan komunikasi lintas lembaga untuk tindak lanjut.
DPR Desak Polisi Usut Tewasnya Mahasiswa Amikom Rhea Sendy Saat Demo
DPR desak polisi usut dugaan penganiayaan mahasiswa Amikom Rheza Sendy yang tewas saat demo, menekankan perlindungan hak berpendapat.
Prabowo Janji Bahas RUU Perampasan Aset, Namun Tidak Masuk Prolegnas 2025
Prabowo janji percepat pembahasan RUU Perampasan Aset, meski RUU ini tidak termasuk Prolegnas Prioritas 2025 dan hanya dijadwalkan pada periode jangka menengah.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
