DPR tegaskan pemilihan kepala daerah lewat DPRD sah secara konstitusional, siap dibahas dalam revisi UU Pemilu dan Pilkada.
DPR
MK Dorong DPR dan Pemerintah Kaji Ulang UU Tipikor untuk Kepastian Hukum
MK menolak gugatan UU Tipikor namun mendorong DPR dan pemerintah melakukan kajian serta revisi untuk kepastian hukum dan pemberantasan korupsi.
Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Netizen Ramai Soroti Dampak Rumah Tangga dan Karier
Atalia Praratya resmi menggugat cerai Ridwan Kamil; sidang perdana digelar pekan ini, memicu perhatian publik dan komentar netizen.
WIKA Raih Kontrak Rp3,66 Triliun untuk Bangun Gedung DPR dan MPR di IKN
WIKA raih kontrak Rp3,66 triliun untuk membangun gedung DPR dan MPR di IKN, memperkuat kontribusi perusahaan dalam infrastruktur strategis ibu kota baru.
Kontroversi Jabatan Raja Juli Antoni, PSI Tegaskan Hak Prerogatif Presiden dalam Pencopotan Menteri
Elite PSI menegaskan pencopotan Menhut Raja Juli Antoni sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo, menyusul tuntutan DPR dan publik terkait kinerja kehutanan.
MK Tegaskan Rakyat Tidak Bisa Langsung Pecat Anggota DPR, Partai Politik Tetap Berperan
MK menolak gugatan mahasiswa, menegaskan anggota DPR hanya bisa diberhentikan oleh partai politik, bukan langsung oleh pemilih.
KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat, Ini 11 Hak dan Imunitasnya dalam Proses Hukum
KUHAP baru memperluas hak advokat, termasuk imunitas dan pendampingan klien sejak awal proses hukum.
KUHAP Baru dan Aturan Restoratif Justice Berpotensi Mengubah Arah Kasus Roy Suryo Cs
Revisi KUHAP menghadirkan aturan restoratif justice yang dinilai membuka peluang penyelesaian damai bagi kasus tertentu, termasuk perkara yang menjerat Roy Suryo Cs.
Polemic Status Ahli Gizi di Program MBG Memanas Usai Pernyataan Cucun Viral
BGN menegaskan ahli gizi tetap menjadi prioritas program MBG setelah pernyataan Cucun memicu polemik dan klarifikasi publik.
Gelombang Kritik Mengiringi Pengesahan KUHAP Baru dan Deretan Aturan yang Berubah
Pengesahan KUHAP baru memunculkan polemik, sementara sejumlah aturan penting direvisi termasuk hak tersangka, peran advokat, dan mekanisme penegakan hukum.
DPR Resmi Sahkan RKUHAP, Fondasi Baru Hukum Acara Pidana Indonesia
DPR resmi mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang, memperkuat sistem peradilan pidana nasional dengan prinsip hukum yang berkeadilan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.