BarataNews.id, Samarinda — Pemasangan kawat berduri di area Kantor Gubernur Kalimantan Timur menjelang aksi unjuk rasa 21 April 2026 menuai sorotan. Pengamat kebijakan publik menilai langkah pengamanan tersebut tidak lazim dan mencederai citra kantor pemerintahan sebagai rumah rakyat.
Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, menyayangkan penguatan pagar dengan kawat berduri di kantor gubernur. Ia membandingkannya dengan masa kepemimpinan sebelumnya yang tidak menerapkan pengamanan seketat itu.
“Ini seperti memperlakukan kantor pemerintahan sebagai markas militer. Padahal, kantor gubernur itu rumah rakyat,” kata Saipul saat ditemui di kampus Fisipol Universitas Mulawarman, Senin (20/4/2026).
Saipul menegaskan, pemimpin yang yakin kebijakannya berpihak kepada rakyat tidak perlu membangun sekat fisik berlebihan. Ia juga mengingatkan keberadaan kawat berduri dapat membahayakan masyarakat maupun pegawai yang beraktivitas di area kantor setelah aksi berakhir.
Akumulasi Kekecewaan
Saipul melihat rencana aksi 21 April sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah. Ia menyebut beberapa isu yang menjadi pemicu, antara lain anggaran kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur-wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Beban ekonomi masyarakat juga dinilai meningkat. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak kendaraan, hingga tarif layanan air disebut menambah tekanan di tengah kondisi upah yang tidak banyak berubah.
Saipul juga menyinggung soal transparansi anggaran, termasuk honor tim ahli gubernur yang dinilai cukup besar. Ia berharap Gubernur Kaltim dan DPRD bersedia menemui langsung para demonstran untuk mendengar aspirasi mereka.
Pengamanan Ketat
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, menjelaskan langkah-langkah pengamanan yang telah dilakukan. Pihaknya memperkuat fondasi pagar, melakukan pengelasan di titik rawan, hingga memasang kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur.
“Kami sudah melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari fondasi pagar, pengelasan di titik rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” kata Edwin saat ditemui di lobi Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026).
Penambahan tiang besi menjadi salah satu langkah utama untuk memastikan pagar tidak mudah roboh jika terjadi tekanan massa. Pemprov Kaltim juga telah menggelar simulasi pengamanan bersama aparat gabungan.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.897 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. Edwin berharap aksi dapat berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
