BarataNews.id, Jakarta — Wacana Indonesia membuka impor minyak dari Rusia dinilai sebagai langkah strategis untuk mengamankan pasokan energi nasional di tengah gejolak global. Meski demikian, pengamat mengingatkan bahwa harga BBM subsidi tetap bergantung pada pergerakan harga minyak dunia yang sulit diprediksi.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menyebut situasi global saat ini menghadirkan dua tekanan sekaligus. Gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak dunia terjadi bersamaan akibat konflik yang belum mereda.
“Nah, saya kira memang yang sekarang ini akibat perang ini ada dua dampak sekaligus. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan minyak, yang kedua adalah kenaikan harga minyak dunia yang cukup tinggi tadi, pernah mencapai 115 dolar per barel itu ya,” ujar Fahmi dalam diskusi Kompas Siang, Senin (20/4/2026).
Secara domestik, produksi minyak Indonesia masih berada di kisaran 600.000 barel per hari. Kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga terdapat defisit signifikan yang harus ditutup melalui impor.
Kondisi ini mendorong pemerintah mencari sumber pasokan alternatif. Fahmi menilai minyak asal Rusia memiliki karakteristik yang relatif cocok dengan kilang di Indonesia, sehingga lebih efisien diolah menjadi BBM. Rusia juga dikenal menawarkan harga kompetitif, termasuk potensi diskon.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia disebut sebagai bagian dari upaya mengamankan pasokan energi nasional. Sebelumnya, opsi kerja sama ini sempat terkendala sanksi internasional, namun dinamika global kini membuka peluang baru.
Risiko Harga BBM Subsidi
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, Fahmi menilai pendekatan berbasis batas waktu tersebut menyimpan risiko besar. Ia mengingatkan bahwa konflik global sulit dikendalikan dan dapat memicu lonjakan harga minyak secara tiba-tiba.
“Nah, tetapi ini agak berisiko. Kenapa? Karena indikator yang digunakan oleh pemerintah itu time frame ya, sampai akhir tahun. Akhir tahun ini kan masih lama itu ya. Sementara bab kenaikan perang, itu kan perang yang unpredictable, uncontrollable gitu ya. Kalau misalnya Amerika menyerang Selat Hormuz kemudian harga minyak dunia mencapai 200 dolar per barel, maka apakah Indonesia masih kuat tidak menaikkan harga BBM subsidi?” ucap Fahmi.
Jika pemerintah terpaksa menaikkan harga di tengah jalan, Fahmi khawatir akan timbul kekecewaan publik. Ia menyebut hal itu sebagai risiko komunikasi kebijakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Sebagai solusi, Fahmi mengusulkan pemerintah tidak menggunakan batas waktu sebagai acuan utama. Ia menyarankan indikator yang lebih objektif, seperti ambang batas harga minyak dunia.
Misalnya, pemerintah dapat menetapkan bahwa penyesuaian harga BBM subsidi baru akan dilakukan jika harga minyak global menembus level tertentu. Pendekatan ini dinilai lebih transparan dan jujur kepada publik, sehingga masyarakat dapat memahami kemungkinan perubahan kebijakan di masa depan.
