BarataNews.id, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya buka suara setelah aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar Aliansi Rakyat Kaltim di depan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur pada Selasa, 21 April 2026. Respons disampaikannya melalui sebuah video pendek di akun Instagram pribadi, bukan secara langsung di hadapan ribuan massa yang telah menantinya sejak siang.
Dalam rekaman video tersebut, Rudy menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap aspirasi yang disuarakan. Ia bahkan menyebut masukan dari para demonstran sebagai sesuatu yang “sangat berkelas”.
“Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh Pemprov Kalimantan Timur berakselerasi untuk bisa memperbaiki kinerja kerja kami ke depannya,” ujar Rudy dalam keterangan video yang diunggah di Instagram, Selasa (21/4).
Politisi Partai Golkar itu juga berharap agar seluruh elemen masyarakat terus menjadi mata dan telinga bagi pemerintah daerah. “Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya akan ditentukan takdirnya,” imbuhnya.
Namun, di balik pujian tersebut, tersimpan kekecewaan dari para pengunjuk rasa. Sejak massa mulai bergerak dari Gedung DPRD menuju Kantor Gubernur sekitar pukul 14.00 WITA, Rudy tak kunjung muncul menemui mereka. Hingga aksi berakhir dan massa membubarkan diri pada pukul 17.30 WITA, pintu kantor gubernur tetap tertutup rapat.
Tuntutan Audit hingga Isu Nepotisme
Koordinator lapangan Aliansi Rakyat Kaltim, Lukman Nil Hakim, menilai sikap gubernur yang tidak menemui massa secara langsung sangat disayangkan. Ia menyebut pemasangan kawat berduri dan penjagaan ketat di Kantor Gubernur mencerminkan sikap yang tidak terbuka.
“Rakyat Kaltim hanya ingin menanyakan pertanggungjawaban gubernurnya. Tapi sampai sekarang kami masih berjuang dan belum ditemui,” katanya kepada awak media di lokasi.
Aksi yang diikuti sekitar 3.000 orang dari lima elemen masyarakat ini mengusung tiga tuntutan utama. Mereka mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Di depan Gedung DPRD, massa sempat diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel. Dalam pertemuan itu, Ekti menyepakati pakta integritas yang diajukan oleh para demonstran.
“Yang diusulkan adik-adik mahasiswa ini kita sepakat dan kita setujui. Nanti saya sebagai wakil ketua satu, bersama wakil ketua dua, wakil ketua tiga, serta tujuh ketua fraksi akan tanda tangan,” kata Ekti disambut persetujuan massa, dikutip dari detikKalimantan.
Meski demikian, massa tetap mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud yang merupakan kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud. Ketidakhadiran dua bersaudara yang memegang kendali eksekutif dan legislatif di provinsi ini semakin menguatkan narasi nepotisme yang menjadi salah satu poin kritik dalam aksi tersebut.
Isu nepotisme menjadi sorotan tajam. Massa menuding adanya penempatan orang-orang dekat di berbagai posisi strategis pemerintahan. Selain itu, sejumlah kebijakan anggaran yang dinilai jor-joran juga menjadi bulan-bulanan, seperti pengadaan kendaraan operasional senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan yang menelan biaya hingga Rp25 miliar.
Namun, kebijakan yang paling dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat adalah penghapusan subsidi BPJS Kesehatan bagi sekitar 49 ribu warga Kalimantan Timur. “Penghapusan subsidi BPJS untuk 49 ribu orang itu sangat menyakitkan. Itu bukan angka kecil,” tegas Lukman.
Massa aksi menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak direspons dengan tindakan nyata, aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar akan kembali digelar. Mereka menilai penandatanganan pakta integritas oleh DPRD hanyalah langkah awal yang harus dibuktikan dengan kerja pengawasan yang sesungguhnya.
