BarataNews.id, Jakarta — Mohammad Jumhur Hidayat, aktivis yang pernah divonis 10 bulan penjara karena mengkritik Omnibus Law, kini menjadi bagian dari pemerintahan yang ia kritisi. Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Pelantikan Jumhur adalah bagian dari reshuffle keempat Kabinet Merah Putih sejak Prabowo menjabat, dengan enam pejabat dilantik serentak berdasarkan Keppres No. 51/P Tahun 2026. Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser ke posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Jumhur lahir di Bandung pada 18 Februari 1968 dan menempuh pendidikan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung. Ia melanjutkan studi ke Universitas Nasional, kemudian meraih gelar Master Sosiologi di Universitas Indonesia.
Di lingkungan pemerintahan, Jumhur pernah menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari 11 Januari 2007 hingga 11 Maret 2014. Ia kini tercatat sebagai Ketua Umum KSPSI periode 2022–2027, memimpin organisasi buruh tertua dan terbesar di Indonesia.
Nama Jumhur sempat menjadi perbincangan pada akhir 2020 karena cuitan di akun X pribadinya @jumhurhidayat yang mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pada 11 November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya 10 bulan penjara atas kasus penyebaran berita bohong.
Usai pelantikannya, Jumhur berbicara kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan soal rencana May Day 1 Mei 2026. “Saya sendiri rencana, kan itu hari libur ya, kalaupun saya benar dilantik ini, hari libur saya akan naik motor memimpin yang dari Jakarta, sekitar 40.000 naik motor,” kata Jumhur. Aksi peringatan Hari Buruh Internasional itu diproyeksikan melibatkan hampir 300 ribu buruh yang berkumpul di kawasan Monas.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyambut pelantikan Jumhur dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 di Jakarta pada hari yang sama. “Saya sudah mengetahui bahwa akan ada tokoh buruh masuk kabinet, dan kami anggap ini adalah kehormatan untuk seluruh gerakan buruh Indonesia,” kata Andi. Andi juga menyampaikan pesan agar Jumhur tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh seusai dilantik menjadi menteri.
Dua Wajah Lama Kembali
Hasan Nasbi kembali ke lingkaran istana setelah dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi berdasarkan Keppres No. 53/P Tahun 2026. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) sejak Kabinet Merah Putih terbentuk.
Hasan Nasbi mundur dari PCO pada April 2025, dengan pengunduran diri yang ia ajukan sejak 21 April 2025. Prabowo kemudian melantik Angga Raka Prabowo menggantikannya pada 17 September 2025, saat nama lembaga itu berganti menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Di antara kedua jabatan itu, Hasan ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina Persero sejak 11 September 2025.
Hasan Nasbi adalah konsultan politik kelahiran Bukittinggi, 11 Oktober 1979, lulusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (2005–2006) dan peneliti Pusat Kajian Politik UI (2006–2008) sebelum mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
Abdul Kadir Karding juga kembali ke kabinet, kali ini sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia berdasarkan Keppres No. 50/TPA Tahun 2026. Ia sebelumnya menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, direshuffle dari kabinet pada September 2025, dan digantikan oleh Mukhtarudin.
Tiga Pejabat Geser Posisi
Muhammad Qodari berpindah dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), menggantikan Angga Raka Prabowo. Kursi Kepala KSP yang ia tinggalkan diisi Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Sebelum dilantik sebagai Kepala KSP, Dudung menjabat Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional. Ia merupakan KSAD ke-33 yang menggantikan Jenderal Andika Perkasa, lahir di Bandung pada 19 November 1965, dan lulus dari Akademi Militer pada 1988 dari kecabangan infanteri. Dudung juga meraih gelar Magister Manajemen dan menyelesaikan program doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti pada 2023 dengan predikat cumlaude.
Sementara Hanif Faisol Nurofiq, yang posisi menteri lingkungan hidupnya diambil Jumhur, tidak keluar dari kabinet. Ia dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
