BarataNews.id, Jakarta — Perang Amerika Serikat melawan Iran di bawah komando Presiden Donald Trump dinilai memperlihatkan satu kelemahan lama Washington yang terus berulang: kegagalan memahami cara berpikir, nilai, dan pandangan budaya pihak yang dihadapinya. Analisis tajam ini muncul dari The Economist yang menyebut blind spot kultural tersebut sebagai masalah berbahaya dalam strategi perang Trump.
The Economist, dalam artikelnya yang terbit 21 April 2026, menggambarkan bagaimana retorika perang Trump mencerminkan pola yang sama dengan presiden-presiden AS sebelumnya. Di depan para tentara, presiden AS biasanya menggambarkan lawan sebagai musuh berbahaya yang harus segera dihentikan. Mereka menegaskan bahwa meski lawan belum menyerah, militer AS akan terus menyerang titik-titik penting yang dianggap bisa melemahkan. “America’s armed forces can do things that ‘no one else can’… You are in action far from home, to help remake a region that has never been united in peace,” demikian The Economist mengutip pidato Trump.
Untuk meyakinkan warga Amerika yang mulai ragu terhadap perang, Pentagon terus menampilkan data hasil operasi militer. Para jenderal menjelaskan jumlah bom yang sudah dijatuhkan serta target-target yang telah dihancurkan. Jembatan dan kilang minyak juga ikut diserang karena dianggap membantu musuh tetap bergerak. Namun, ketika perang yang awalnya diperkirakan selesai dengan cepat ternyata berlangsung berminggu-minggu, semua angka itu tidak lagi cukup menutupi kenyataan bahwa Amerika salah menghitung. Tekanan militer yang diberikan belum berhasil membuat lawannya menyerah.
Yang mengejutkan, The Economist mengungkap bahwa kisah perang tersebut ternyata bukan merujuk pada Donald Trump. Peristiwa itu terjadi pada 1999, dan presiden yang dimaksud adalah Bill Clinton.
Sejarah Kesalahan Berulang
Saat itu, perencana militer AS memperkirakan hanya perlu tiga hari bagi AS dan NATO untuk mematahkan tekad pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic, lewat serangan udara. Tujuannya adalah menghentikan pembersihan etnis terhadap warga Albania di Kosovo, wilayah bekas Yugoslavia. Namun dalam kenyataannya, perang udara itu berlangsung 79 hari sebelum Serbia akhirnya menyerah, dan itu pun dengan latar ancaman invasi darat NATO yang dianggap serius.
Dari perbandingan itu, The Economist menyimpulkan bahwa kesalahan seperti yang kini dikaitkan dengan Trump sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Amerika. Memang ada sisi yang sangat khas Trump, seperti gemar melontarkan ancaman kasar, bertindak impulsif, dan tidak suka mendengar kenyataan yang tidak sesuai keinginannya. Namun, presiden-presiden AS sebelumnya juga pernah membuat kesalahan serupa.
John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, misalnya, pernah mengira rakyat Vietnam akan menyambut Amerika sebagai sekutu dalam melawan komunisme. Faktanya, banyak orang Vietnam justru melihat Amerika sebagai penjajah. Kesalahan serupa kemudian terulang di Afghanistan dan Irak.
Akar Buta Budaya
Akar masalahnya, menurut The Economist, adalah Amerika terlalu sering meremehkan faktor budaya saat menyusun strategi luar negeri maupun militer. Di dalam badan intelijen AS sendiri, dalam satu hingga dua dekade terakhir, berkembang pemikiran yang secara khusus menyoroti blind spot atau titik buta kebiasaan tersebut. Perang Kosovo pada 1999 bahkan sering dijadikan contoh utama.
Salah satu rujukan penting adalah makalah berjudul “Cultural Topography” yang diterbitkan pada 2011 oleh dua mantan pejabat CIA, Jeannie Johnson dan Matthew Berrett, dalam jurnal Studies in Intelligence. Makalah itu menjelaskan bahwa perencana AS saat perang Kosovo meremehkan pandangan budaya Serbia soal kehormatan, harga diri, dan kemampuan bertahan dalam tekanan. Akibatnya, AS gagal melihat bahwa Serbia bisa saja merasa menang justru karena mampu tetap berdiri melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar, saat dunia mengira mereka akan cepat menyerah.
Para pemimpin dan komandan AS, menurut analisis Johnson dan Berrett, suka sekali memandang persoalan di negara lain hanya sebagai target yang harus dihantam atau masalah yang harus segera diselesaikan. Padahal, situasi di negara lain juga mencakup masalah sosial, politik, dan budaya yang harus dipahami terlebih dahulu. Johnson dan Berrett kemudian mendirikan Centre for Anticipatory Intelligence di Utah State University untuk melatih intelijen AS memetakan karakter budaya dalam membaca ancaman maupun peluang.
Berrett menilai para pembuat kebijakan seharusnya lebih dulu bertanya apakah hasil kebijakan luar negeri yang mereka inginkan menuntut negara lain mengubah sesuatu yang sangat mendasar dalam budaya atau cara pandangnya. Bila jawabannya iya, maka pertanyaan berikutnya seharusnya jauh lebih realistis: berapa lama perubahan semacam itu bisa dicapai dan sumber daya sebesar apa yang dibutuhkan. Sayangnya, pertanyaan seperti ini terlalu jarang diajukan.
Salah satu penyebabnya adalah karena AS terlalu kuat secara militer, sehingga strategi kerap justru dipikirkan belakangan. Amerika juga terlalu mudah mengingat keberhasilannya mengubah Jerman dan Jepang menjadi sekutu demokratis setelah 1945, tetapi lupa bahwa perubahan itu lahir dari perang total dan bahkan peluncuran dua bom atom.
Ironi Trump terhadap Iran
Trump sendiri selama ini sering mengejek para pendahulunya yang mencoba mengubah negara-negara Timur Tengah menjadi demokrasi liberal. Namun dalam praktiknya, pemerintahan Trump tetap mendorong perubahan mendasar di Iran. Wakil Presiden J.D. Vance bahkan mengatakan bahwa Trump ingin Iran berperilaku seperti “negara normal”, yaitu negara yang menempatkan kepentingan ekonomi dan bisnis di atas ideologi. “If you’re willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country,” kata Vance.
Pernyataan itu mencerminkan dorongan agar Iran bergeser dari nasionalisme Islamis yang selama ini menjadi fondasi utamanya. Pada akhirnya, The Economist menyimpulkan bahwa cara Trump berperang mengulang hampir semua kesalahan budaya lama Amerika, hanya tanpa satu unsur yang dulu sering melekat pada Washington: idealisme berlebihan. “Trump’s way of war repeats every old American cultural mistake except one – he is not guilty of excessive idealism,” tulis The Economist.
Jika dulu banyak negara mengeluhkan presiden-presiden AS yang datang dengan niat baik tetapi tetap salah membaca realitas, maka Trump dinilai telah menghilangkan unsur niat baik itu, tetapi belum tentu memperbaiki kesalahan utamanya.
