BarataNews.id, Jakarta — Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dikecualikan dari kebijakan efisiensi anggaran. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan kedua kawasan itu tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target rampung pada 2027–2028.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki dalam keterangannya, Minggu 12 April 2026.
Basuki menerangkan kawasan legislatif akan memuat lima gedung utama: Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang sebagai pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
“Saat ini, proses penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan Presiden,” tambah Basuki.
Untuk mendukung konektivitas antarbangunan, jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan sudah dilaksanakan.
Pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
“Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km,” terang Basuki.
Penguatan infrastruktur air turut disiapkan melalui pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum juga tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
