Waka DPR minta Trans7 bertanggung jawab usai tayangan dianggap melecehkan kiai dan pesantren, DPR juga akan panggil KPI dan Komdigi.
DPR
Kritikan DPR Meninggi, Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Jadi Sorotan
Rencana pembangunan Ponpes Al Khoziny pakai APBN menuai kritik DPR terkait keadilan, transparansi, dan risiko kecemburuan sosial.
UU BUMN Disahkan: Kementerian Resmi Berubah Jadi BP BUMN, 12 Pasal Direvisi
UU BUMN terbaru disahkan DPR. Kementerian BUMN resmi berubah jadi BP BUMN dengan 12 pasal revisi, termasuk larangan rangkap jabatan.
Purbaya Geram Disebut Juru Bayar, Tegaskan Peran Pengawas BUMN
Menkeu Purbaya menolak disebut sekadar juru bayar BUMN, menegaskan perannya sebagai pengawas, serta mendukung proyek energi terbarukan demi efisiensi subsidi.
Revisi UU BUMN: Pejabat BUMN Kini Diakui Sebagai Penyelenggara Negara
Panja revisi UU BUMN hapus pasal, kini pejabat BUMN diakui sebagai penyelenggara negara dan tunduk pada ketentuan hukum resmi.
Mahfud MD Bergabung Komite Reformasi Polri, Dasco Sebut Kredibilitasnya Tepat
Mahfud MD setuju bergabung Komite Reformasi Polri, fokus perbaikan budaya, aturan, dan aparat demi meritokrasi dan integritas institusi.
Hanya 34 dari 8.583 Dapur MBG yang Miliki Sertifikat Higienis, DPR Desak Perbaikan
Hanya 34 dari 8.583 dapur MBG memiliki sertifikat higienis, DPR desak perbaikan pengawasan dan hentikan sementara dapur tanpa SLHS.
Wakil DPR Tinjau Korban Keracunan MBG di Bandung Barat, Total Terinfeksi Capai 1.333 Orang
Wakil Ketua DPR tinjau korban keracunan MBG Bandung Barat, jumlah korban mencapai 1.333 orang, mayoritas pelajar SD hingga SMA/SMK.
DPR Pertanyakan Status IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Kemendagri Diminta Beri Penjelasan
Komisi II DPR minta penjelasan Kemendagri soal penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Komisi VI DPR Tegaskan Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan Akibat Kebijakan Pemerintah
DPR menegaskan kelangkaan BBM di SPBU swasta bukan akibat kebijakan pemerintah, melainkan faktor internal perusahaan. Pertamina pastikan pasokan nasional aman.
DPR Setuju Mendagri Beri Teguran ke Wali Kota Prabumulih Arlan
DPR mendukung sanksi teguran bagi Wali Kota Prabumulih Arlan usai pencopotan kepala sekolah dinilai tidak sesuai prosedur.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.