BarataNews.id, Jakarta — Rupiah gagal memanfaatkan pelemahan indeks dolar AS untuk menguat, justru tertekan ke Rp 17.346 per dolar AS di pasar spot sore ini, Kamis (30/4/2026).
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan mencermati bahwa indeks dolar AS atau DXY Indeks kini melemah di bawah level 100, turun dari posisi 104,21 pada tahun lalu.
“Dengan kecenderungan DXY yang menurun dan Asian DXY Indeks yang menguat, berarti ada masalah fundamental yang membuat mengapa rupiah itu terdepresiasi,” terang dia dalam Diskusi Publik “2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian”, Kamis (30/4/2026).
Rupiah diproyeksikan masih akan bergerak fluktuatif dan berpotensi menyentuh Rp 17.350 hingga Rp 17.400 per dolar AS pada perdagangan pekan depan — jauh dari target kurs APBN di level Rp 16.500 per dolar AS yang menjadi tantangan bagi Bank Indonesia (BI).
Indikator Melemah, Kepercayaan Investor Turun
Manap menyoroti cadangan devisa yang dinilai cukup kecil di level 148,2 miliar dolar AS per Maret 2026 dalam forum yang sama.
“Memang salah satunya yang harus dilakukan selain intervensi di pasar adalah BI, Kemenkeu, dan KSSK dapat memberikan sinyal yang positif, bukan yang hanya narasi,” kata dia.
Cadangan devisa turun dari 157,1 miliar dolar AS, digunakan untuk intervensi, namun belum mampu menahan laju pelemahan rupiah.
“Cadangan devisa kita kuat dari 157,1 (miliar dollar AS) ke 148,2 yang digunakan untuk intervensi, dan itu pun belum mampu menjaga rupiah lebih kuat dan lebih kokoh,” terang dia.
Manap menambahkan bahwa masalah rupiah melampaui dimensi moneter dan telah merambah ke kepercayaan investor global.
“Ini menjadi sinyal bagi pemerintah, tingkat kepercayaan investor global sedang menurun yang terlihat dari bagaimana investor melepas portofolio di dalam negeri,” imbuh dia.
Tiga instrumen utama penarik dana asing — saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) — kini sama-sama tertekan.
“Sekarang yang masih positif itu SBN, SRBI dan saham sedang menguap, lagi panas, jadi tidak keru-keruan,” ungkap dia.
Indikator credit default swap (CDS) 5 tahun turut memperburuk gambaran ini, naik ke 101,28% pada kuartal I-2026 dari 95,36% pada periode yang sama tahun lalu. Manap menjelaskan, kenaikan CDS berarti investor meminta imbal hasil lebih tinggi sebelum bersedia menempatkan dana di instrumen keuangan dalam negeri. Pasar valuta asing domestik juga dinilai dangkal, hanya sekitar 7 miliar dolar AS per hari — jauh di bawah negara-negara lain di kawasan.
Ekspor Komoditas Hambat Respons seperti Korea Selatan
Manap membandingkan respons Indonesia dan Korea Selatan terhadap depresiasi mata uang masing-masing. Korea Selatan merespons dengan memacu aktivitas ekspor, sementara Indonesia tidak mampu melakukan hal serupa.
“Korea Selatan ini ekspornya bukan berbasis komoditas seperti layaknya di Indonesia,” ungkap dia.
Kondisi itu membuat depresiasi rupiah justru memperburuk ekonomi domestik, alih-alih mendongkrak daya saing ekspor. Masalah rupiah, menurut Manap, juga bukan semata persoalan moneter, melainkan mencakup dimensi fiskal hingga ketahanan energi.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa pelemahan rupiah mentransmisikan tekanan global langsung melalui kenaikan harga komoditas impor.
“Sehingga kemudian terdoronglah imported inflation,” ucap dia.
Rizal menambahkan, dampak yang lebih persisten terjadi melalui rambatan biaya produksi — kenaikan harga bahan baku, logistik, dan energi mendorong inflasi domestik berbasis cost-push, memaksa produsen menaikkan harga jual.
Analis Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyebut lonjakan harga minyak sebagai pendorong utama tekanan terhadap rupiah. Harga minyak mentah Brent telah menembus 122 dolar AS per barrel, sementara WTI Crude Oil mencapai 108 dolar AS per barrel.
“Kenaikan ini membuat kebutuhan dollar AS untuk pembelian minyak mentah sebesar 1,5 juta barrel per hari semakin tinggi. Tingginya harga minyak diproyeksikan dapat menambah tekanan neraca transaksi berjalan dan menggerus ketahanan fiskal,” tutup dia.
Beban subsidi energi juga berpotensi meningkat dan menekan APBN 2026.
