BarataNews.id, Jakarta — Program pemutihan pajak kendaraan pada 2026 mulai menunjukkan pola baru di sejumlah daerah. Kebijakan yang sebelumnya identik dengan penghapusan denda kini berkembang menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menjaga kepatuhan pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
Setiap provinsi menerapkan pendekatan berbeda dalam menarik wajib pajak. Skema yang digunakan tidak lagi sebatas penghapusan sanksi administrasi, tetapi juga menyentuh potongan PKB, diskon mutasi kendaraan, hingga insentif tambahan bagi pemilik kendaraan tanpa tunggakan.
Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang menjalankan program dengan periode paling panjang tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperpanjang program “Gas Jateng 5 Persen” hingga 21 Desember 2026.
Melalui kebijakan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tersebut, masyarakat memperoleh potongan pokok PKB sebesar 5 persen. Pemerintah daerah juga memberikan pengurangan sanksi administrasi dan keringanan tunggakan pajak kendaraan.
Program berlaku untuk pembayaran sejak 20 Februari hingga 21 Desember 2026. Pemerintah daerah menempatkan kebijakan itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
Bali Gunakan Insentif Berlapis
Berbeda dengan Jawa Tengah yang fokus pada pengurangan beban administrasi, Bali menerapkan pola insentif bertingkat. Pemerintah Provinsi Bali membedakan besaran potongan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan dan status tunggakan wajib pajak.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 tentang keringanan PKB dan BBNKB. Program sudah berjalan sejak 5 Januari 2026.
Pemilik kendaraan hingga 200 cc mendapat potongan PKB sebesar 8 persen. Sementara kendaraan bermesin di atas 200 cc memperoleh diskon 9 persen.
Bali juga memberikan tambahan insentif kepada wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan. Tambahan diskon mencapai 10 persen untuk kendaraan maksimal 200 cc dan 5 persen bagi kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar.
Bengkulu Dorong Mutasi Kendaraan
Bengkulu mengambil jalur berbeda dibanding daerah lain. Pemerintah Provinsi Bengkulu justru menempatkan diskon mutasi kendaraan sebagai insentif utama dalam program pemutihan pajak tahun ini.
Program yang dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah itu berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah daerah memberikan potongan 50 persen untuk pajak mutasi kendaraan yang berlaku mulai 1 April sampai 31 Agustus 2026.
Selain membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan, kebijakan tersebut juga membuka ruang percepatan administrasi kendaraan yang belum melakukan mutasi kepemilikan. Pola itu menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan kini mulai diarahkan menjadi instrumen fiskal yang lebih strategis dibanding tahun-tahun sebelumnya.
