BarataNews.id, Jakarta — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita sama sekali tidak berkaitan dengan program biodiesel B50.
Budi menyebut dua faktor utama yang menjadi pemicu rencana kenaikan HET: kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan kenaikan biaya produksi minyak goreng. “Enggak ada sama sekali (kaitan dengan B50). Ini kan faktor karena harga CPO naik, biaya produksi naik,” ujar Budi dalam keterangan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (3/5/2026).
Pernyataan ini sekaligus membantah asumsi publik yang mungkin menghubungkan kebijakan harga minyak goreng rakyat dengan program B50 yang akan dimulai 1 Juli 2026.
Saat ini, HET MinyaKita belum berubah sejak Agustus 2024. Budi menjelaskan bahwa biaya produksi minyak goreng terus mengalami kenaikan, sehingga diperlukan penyesuaian HET dengan kondisi ekonomi terbaru. “Apalagi harga HET MinyaKita itu sudah dari 2024. Kan sudah lama, semua kan pasti nilai ekonominya berubah,” kata dia.
Pemerintah masih mengkaji besaran penyesuaian HET bersama kementerian dan lembaga teknis terkait. Budi belum dapat memastikan kapan keputusan resmi akan diumumkan. “Ya lagi kita bahas sekarang,” katanya.
Di tengah wacana kenaikan harga, Budi memastikan pasokan MinyaKita di pasaran tetap aman. Harga jual di sebagian besar wilayah juga dinilai stabil. “Hari ini harganya sekitar Rp 15.800-an. Sebelumnya Rp 15.900-an, berarti malah bagus,” ujar dia.
Meski rata-rata nasional stabil, Budi mengakui masih ada sejumlah daerah dengan harga lebih tinggi, salah satunya Papua. Kondisi itu dipicu oleh kendala distribusi. “Memang ada daerah tertentu yang agak mahal, misalnya di Papua karena faktor distribusi. Kami sudah minta Bulog untuk mendistribusikan ke Papua,” pungkas Budi.
