BarataNews.id, Pontianak — Pengamat penerbangan Alvin Lie mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan segera mengambil keputusan soal lonjakan harga avtur, dengan batas waktu yang ia sebut tidak boleh lewat dari hari itu juga.
Alvin memperkirakan maskapai penerbangan menanggung kerugian hingga miliaran rupiah per hari akibat kenaikan biaya bahan bakar yang dipicu konflik di Timur Tengah.
“Harus ada keputusan dari Kemenhub, paling lambat besok (hari ini). Kedua, keputusan itu harus segera berlaku,” kata Alvin Lie pada Jumat, 3 April 2026.
Tuntutan itu muncul setelah Ditjen Perhubungan Udara sebelumnya telah menggelar pembahasan soal solusi atas lonjakan avtur. Dari forum yang diikuti Alvin, pembahasan mengarah pada kemungkinan kenaikan fuel surcharge dan tarif batas atas.
Mekanisme Otomatis dan Batas Waktu
Alvin menilai langkah paling realistis dalam waktu dekat adalah penyesuaian fuel surcharge, sementara pembahasan tarif batas atas dapat berjalan paralel. Ia menargetkan tarif batas atas sudah dibenahi dalam bulan ini.
“Target saya dalam bulan ini tarif batas atas juga dibenahi, sehingga paling lambat akhir bulan sudah ada perubahan,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar kebijakan fuel surcharge maupun tarif batas atas dirancang lebih sistematis dan responsif terhadap pergerakan harga avtur.
“Ketika harga avtur naik, fuel surcharge bisa otomatis naik dalam persentase tertentu. Sebaliknya, ketika harga minyak dunia turun dan harga avtur ikut turun, fuel surcharge juga harus segera turun. Jangan saat naik cepat direspons, tetapi ketika turun penyesuaiannya lambat,” ujarnya.
Alvin menegaskan kebijakan itu harus tetap adil bagi konsumen, dan pemerintah perlu memastikan aturan tidak membuka celah bagi maskapai untuk mengambil keuntungan berlebihan.
Dua Skenario Jika Pemerintah Diam
Alvin memperingatkan bahwa tanpa keputusan yang jelas dari Kemenhub, maskapai hanya punya dua pilihan yang sama-sama merugikan publik.
“Kementerian Perhubungan harus segera membuat keputusan, kalau bisa hari ini. Jangan menunggu lagi karena maskapai sudah tidak mampu bertahan,” kata Alvin.
Ia kemudian menguraikan konsekuensi dari kelambanan tersebut.
“Jika tidak ada keputusan, pilihannya maskapai menghentikan operasi atau menaikkan harga tiket sesuka hati. Itu tentu tidak baik dan menunjukkan pemerintah tidak mampu mengatur,” pungkasnya.
