BarataNews.id, Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy). Capaian ini menjadi yang tertinggi untuk periode kuartal I sejak 2021.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 yang hanya tumbuh 4,87 persen (yoy). Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan sejumlah program pemerintah ikut mendorong laju ekonomi.
“Konstruksi tumbuh menguat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).
Sektor konstruksi sendiri tumbuh 5,49 persen secara tahunan. BPS mencatat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung masif pada awal tahun ini.
Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 6.737 unit SPPG dibandingkan Desember 2025. Investasi SPPG tercatat dalam komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), baik dari sisi bangunan maupun peralatan yang digunakan.
“Investasi SPPG ini kami rekam dalam belanja modal, baik untuk pembangunan dapur, penyediaan alat-alat dapur, serta alat modal lainnya,” ujarnya.
Proyek strategis lain seperti pembangunan MRT, infrastruktur konektivitas, serta program swasembada pangan juga ikut menopang pertumbuhan PMTB pada kuartal I 2026.
Di sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh tinggi hingga 21,81 persen secara tahunan. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal ini merupakan pertumbuhan paling tinggi dalam lima tahun terakhir ini betul,” ujar Amalia.
Lonjakan konsumsi pemerintah didorong realisasi belanja pegawai, termasuk pembayaran THR dan gaji ke-14, penambahan aparatur sipil negara (ASN), serta percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik. Peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah juga turut memperkuat pertumbuhan tersebut.
