KUHAP Baru 2026 memberi hak warga mengajukan praperadilan jika laporan diabaikan polisi, termasuk atas penahanan dan penyitaan yang dinilai tidak proporsional.
hukum pidana
KUHP dan KUHAP Baru Dinilai Picu Krisis Hukum, Masyarakat Sipil Deklarasikan Darurat
Masyarakat sipil deklarasikan darurat hukum menjelang berlakunya KUHP dan KUHAP baru, menyoroti potensi kriminalisasi dan pelanggaran hak sipil.
KUHAP Baru Dinilai Batasi Wewenang Bea Cukai dan Menteri Keuangan
KUHAP baru dinilai mengurangi kewenangan Bea Cukai dan Menteri Keuangan, memicu protes YLBHI dan koalisi sipil.
Gelombang Kritik Mengiringi Pengesahan KUHAP Baru dan Deretan Aturan yang Berubah
Pengesahan KUHAP baru memunculkan polemik, sementara sejumlah aturan penting direvisi termasuk hak tersangka, peran advokat, dan mekanisme penegakan hukum.
Ahli Hukum Tegaskan Kerugian Negara Belum Tentu Berarti Korupsi dalam Kasus Nadiem
Ahli hukum sebut kerugian negara belum tentu korupsi. Audit BPK diperlukan untuk pembuktian sah dalam kasus Nadiem Makarim.
Polisi Tegaskan Ambruknya Ponpes Al Khoziny Tak Bisa Dibiarkan, Pakar Nilai Dalih “Takdir” Tak Menghapus Tanggung Jawab
Polisi pastikan penyelidikan ambruknya Ponpes Al Khoziny tetap berjalan. Pakar menilai dalih “takdir” tak menghapus tanggung jawab hukum atas kelalaian.
Pakar Hukum: Nadiem Makarim Tetap Bisa Dijerat Meski Tak Terima Aliran Dana
Pakar hukum menilai Nadiem Makarim tetap bisa dijerat kasus Chromebook meski tak menerima dana langsung, karena unsur pidana mencakup keuntungan pihak lain.
Jokowi Absen di Gelar Perkara Ijazah Palsu, Kuasa Hukum Hadir di Bareskrim
Jokowi absen dalam gelar perkara ijazah palsu di Bareskrim, kuasa hukum hadir mewakili tanpa bawa dokumen khusus. Proses hukum masih berjalan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.