Pedagang thrifting curhat ke DPR soal dominasi produk China, larangan impor, dan tuntutan legalisasi untuk keadilan usaha.
DPR RI
DPR Tinjau Pabrik Ban Michelin di Cikarang Usai Isu PHK Massal, Desak Proses Dihentikan
DPR meninjau pabrik Michelin di Cikarang usai isu PHK massal. Dasco minta proses PHK dihentikan, sementara perusahaan janji beri kompensasi dan dukungan.
DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya karena Risiko Utang
DPR meminta pemerintah mengkaji ulang proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya karena berpotensi menambah utang jika pembiayaan masih berbasis pinjaman.
Biaya Haji 2026 Turun Jadi Rp 87,4 Juta, Jemaah Tanggung Rp 54,1 Juta
DPR dan pemerintah menetapkan biaya haji 2026 sebesar Rp 87,4 juta per jemaah, dengan porsi pembayaran langsung jemaah mencapai Rp 54,1 juta.
Kebijakan Bahasa Portugis di Sekolah Tuai Respons Beragam dari Anggota DPR
Sejumlah anggota DPR menyampaikan pandangan berbeda atas rencana Presiden Prabowo mewajibkan bahasa Portugis di sekolah, mulai dari dukungan hingga kekhawatiran beban bagi siswa.
Trans7 Minta Maaf dan Hentikan Xpose Uncensored Usai Audiensi dengan DPR dan KPI
Trans7 hentikan Xpose Uncensored, minta maaf kepada Lirboyo, dan DPR minta audit serta evaluasi tayangan program televisi.
Radiasi Cs-137 di Cikande Tembus 875.000 Kali Batas Aman, DPR Desak Evakuasi Warga
DPR mendesak evakuasi warga usai radiasi Cs-137 di Cikande mencapai 875.000 kali batas aman. Pemerintah diminta segera bertindak cepat.
Misbakhun Desak Menkeu Purbaya Akhiri Polemik Elpiji 3 Kg dan Fokus Perbaiki Subsidi
Misbakhun meminta Menkeu Purbaya menghentikan polemik soal subsidi elpiji 3 kg dan fokus memperbaiki tata kelola pembayaran agar lebih efisien dan tepat waktu.
Revisi UU BUMN Segera Disahkan, DPR Bahas 11 Perubahan Utama
DPR siap sahkan revisi UU BUMN dengan 11 poin perubahan utama, termasuk pembentukan BP BUMN, larangan rangkap jabatan, hingga penguatan kewenangan BPK.
Revisi UU BUMN: Kementerian Jadi Badan dan Larangan Rangkap Jabatan Menteri
Revisi UU BUMN sahkan 11 poin, termasuk kementerian jadi badan pengatur dan larangan rangkap jabatan menteri serta wakil menteri di BUMN.
Mensesneg Ungkap Peluang Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan
Mensesneg Prasetyo Hadi sebut Kementerian BUMN berpeluang berubah jadi badan usai revisi UU BUMN, demi perkuat pengawasan dan tata kelola.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
