BarataNews.id, Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang langsung menyiapkan sejumlah langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/6/2026). Fokus utama yang disiapkan pimpinan baru BGN mencakup efisiensi anggaran, evaluasi penerima manfaat, hingga peningkatan kualitas operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program prioritas nasional tanpa memperbesar tekanan terhadap anggaran negara. Nanik menegaskan efisiensi akan dilakukan tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.
“Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik usai pelantikan.
Dalam struktur baru BGN, Nanik didampingi dua wakil kepala yakni Trenggono dan Agustina Arumsari. Menurutnya, Arumsari akan memegang peran penting dalam pengawasan keuangan dan pengendalian pengeluaran lembaga.
“Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke,” ujarnya.
Sementara itu, Trenggono akan berfokus menangani pengembangan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk kawasan yang infrastrukturnya belum berkembang sepenuhnya.
“Di samping saya ada Pak Trenggono, yang dia juga akan melindungi saya, ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun,” kata Nanik.
Penerima Manfaat Akan Ditata Ulang
Selain efisiensi anggaran, BGN juga mulai menata ulang penerima manfaat MBG agar program lebih tepat sasaran. Nanik menilai bantuan makanan bergizi perlu diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dibanding sekolah dari kalangan ekonomi mampu.
“Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.
Penataan ulang tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas distribusi anggaran MBG yang kini menjadi salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Moratorium Dapur Baru dan Pengawasan Kualitas
Di sisi lain, BGN juga memutuskan melakukan moratorium atau penundaan pembukaan dapur baru sebagai bagian dari langkah efisiensi operasional. Kebijakan itu tidak hanya menyangkut titik penerima manfaat baru, tetapi juga pembangunan dapur tambahan.
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” kata Nanik.
Menurut dia, jumlah dapur operasional saat ini mencapai 27.877 titik berdasarkan virtual account yang tercatat di sistem. Meski menahan ekspansi, BGN justru akan memperkuat pengawasan kualitas terhadap dapur-dapur yang sudah berjalan melalui inspeksi lapangan dan sidak untuk memastikan operasional sesuai petunjuk teknis.
Nanik mengatakan BGN tidak lagi semata mengejar penambahan jumlah dapur pada 2026, melainkan memastikan kualitas layanan berjalan sesuai standar. Karena itu, lembaganya akan menerapkan sistem grading berdasarkan kapasitas masing-masing dapur, mulai dari 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat.
“Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa, kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas,” ujarnya.
