BarataNews.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Muara Enim Edison turut diamankan.
Konfirmasi mengenai penindakan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dimintai keterangan terkait operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
“Benar,” kata Fitroh Rohcahyanto.
Hingga Senin sore, KPK belum mengungkap detail perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. Lembaga antirasuah juga masih menutup informasi mengenai pihak lain yang turut diamankan bersama Edison.
Sesuai prosedur penanganan operasi tangkap tangan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil resmi kepada publik.
KPK Belum Ungkap Detail Perkara
Belum adanya penjelasan resmi membuat perkara yang menjerat Edison masih menjadi tanda tanya. KPK sejauh ini hanya membenarkan adanya operasi penindakan di Muara Enim tanpa memaparkan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
OTT sendiri merupakan metode penindakan yang biasa dilakukan KPK ketika dugaan tindak pidana korupsi diduga sedang berlangsung atau baru terjadi. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, operasi semacam ini kerap berkaitan dengan dugaan suap proyek, pengadaan barang dan jasa, maupun transaksi terkait jabatan publik.
Muara Enim sebelumnya juga pernah menjadi perhatian dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Sejumlah kasus proyek dan dugaan suap pernah ditangani aparat penegak hukum di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Edison diketahui merupakan Bupati Muara Enim aktif yang menjabat setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Penindakan terhadap kepala daerah aktif kembali menjadi sorotan karena menambah daftar pejabat publik yang terseret operasi tangkap tangan KPK.
KPK diperkirakan akan menyampaikan perkembangan kasus beserta status hukum para pihak yang diamankan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.
