Jakarta, Baratanews.id. Calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengatakan, anak Anies Baswedan suka berkunjung ke kafe miliknya yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Namun, dia menegaskan, tidak ada kedekatan politik antara dirinya maupun keluarga Anies.
Hal ini Dharma sampaikan saat menjawab soal polemik pencatutan KTP yang terjadi beberapa waktu yang lalu, salah satunya milik anak Anies Baswedan. “Putranya Pak Anies Baswedan suka main ke kafe kami, suka nobar di cafe kami. Bahkan, pernah salaman. Tapi, bukan berarti dia mendukung. Artinya, tak ada intention kepada kecurangan,” ujar Dharma Pongrekun di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024).
Dalam kesempatan ini, Dharma mengklarifikasi dugaan kecurangan yang ditujukan padanya dan Kun Wardana Abyoto.
Data-data yang diterima diperiksa kelengkapannya dan diunggak ke website yang disediakan oleh KPU Provinsi Jakarta, Silon. Dharma mengatakan, pihaknya berkali-kali mengalami kerugian saat mengunggah data ke Silon karena sistem yang disediakan tidak user friendly (mudah digunakan).
“Kecurangan ini kan disebut asumsi dan kecurangan yang sengaja itu baru kecurangan. Ini tidak ada niat karena tim mengikuti mekanisme yang nanti akan divalidasi di penyelenggara, bukan validasi ada di kami,” tegasnya.
Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa memvalidasi kebenaran data karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh Dukcapil dan DPT. “Kalau validasi di kami di tim kami, berarti tim kami harus diberi akses untuk ke Dukcapil. Kami juga harus punya akses ke DPT. Jadi kalau enggak punya akses begitu memang prosesnya demikian,” ujar Dharma lagi.
“Yang jelas, saya pribadi tidak curang. Kami mendeklarasikan diri untuk siap maju jadi bakal calon gubernur, lalu di hari pertama itu berbondong-bondong relawan yang tak semua saya kenal menyerahkan datanya. Data itu dikumpulkan berbulan-bulan,” jelas Dharma. Data-data yang diterima diperiksa kelengkapannya dan diunggak ke website yang disediakan oleh KPU Provinsi Jakarta, Silon. Dharma mengatakan, pihaknya berkali-kali mengalami kerugian saat mengunggah data ke Silon karena sistem yang disediakan tidak user friendly (mudah digunakan).
Lebih lanjut, Dharma mengatakan, selama proses pengumpulan, pengunggahan data, hingga penetapan, pihaknya tidak memiliki niat untuk sengaja melakukan kecurangan. “Kecurangan ini kan disebut asumsi dan kecurangan yang sengaja itu baru kecurangan. Ini tidak ada niat karena tim mengikuti mekanisme yang nanti akan divalidasi di penyelenggara, bukan validasi ada di kami,” tandasnya.
Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa memvalidasi kebenaran data karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh Dukcapil dan DPT.
“Kalau validasi di kami di tim kami, berarti tim kami harus diberi akses untuk ke Dukcapil. Kami juga harus punya akses ke DPT. Jadi kalau enggak punya akses begitu memang prosesnya demikian,” kata Dharma lagi.
Sebelumnya diberitakan, pencalonan Dharma-Kun menuai polemik. Pasalnya, pencalonan pasangan ini diterpa dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ratusan warga Jakarta. Warga ramai-ramai mengaku tak pernah memberikan dukungan ke Dharma-Kun, namun namanya tercatat sebagai pendukung. Dugaan pencatutan tersebut mencuat usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Dharma-Kun lolos tahap verifikasi faktual karena meraih 677.468 dukungan warga Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Dharma mengklarifikasi dugaan kecurangan yang ditujukan padanya dan Kun Wardana Abyoto.
Lebih lanjut, Dharma mengatakan, selama proses pengumpulan, pengunggahan data, hingga penetapan, pihaknya tidak memiliki niat untuk sengaja melakukan kecurangan. “Kecurangan ini kan disebut asumsi dan kecurangan yang sengaja itu baru kecurangan. Ini tidak ada niat karena tim mengikuti mekanisme yang nanti akan divalidasi di penyelenggara, bukan validasi ada di kami,” imbuh dia. Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa memvalidasi kebenaran data karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh Dukcapil dan DPT. “Kalau validasi di kami di tim kami, berarti tim kami harus diberi akses untuk ke Dukcapil. Kami juga harus punya akses ke DPT. Jadi kalau enggak punya akses begitu memang prosesnya demikian,” kata Dharma lagi.
Sebelumnya diberitakan, pencalonan Dharma-Kun menuai polemik. Pasalnya, pencalonan pasangan ini diterpa dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ratusan warga Jakarta. Warga ramai-ramai mengaku tak pernah memberikan dukungan ke Dharma-Kun, namun namanya tercatat sebagai pendukung. Dugaan pencatutan tersebut mencuat usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Dharma-Kun lolos tahap verifikasi faktual karena meraih 677.468 dukungan warga Jakarta.
Orang yang Bermain Pasti Ketahuan Data itu melebihi syarat dukungan minimal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta jalur perseorangan yang ditetapkan sebanyak 618.968 dukungan. Meski menuai perdebatan, pada akhirnya KPU Jakarta menetapkan Dharma-Kun sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur independen.
(Kord.Red/Tim/Zis).
