BarataNews.id, Jakarta – Wacana penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani isu pembangunan dan HAM di Papua memicu analisis baru soal dinamika politik nasional. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai langkah tersebut sebagai sinyal bahwa hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo kian menjauh.
Menurut Ray, jika Gibran benar ditempatkan di Papua, hal itu bisa menjadi cara halus untuk mengurangi eksistensi politik Gibran di pusat kekuasaan. “Memberi isyarat hubungan politik keluarga Jokowi dengan Prabowo makin tidak seiring,” ujar Ray Rangkuti, Jumat (11/7/2025).
Ia juga menilai bahwa hubungan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bisa menjadi lebih dekat seiring dengan terpinggirkannya peran politik keluarga Jokowi.
Gibran Siap Ditugaskan di Papua
Menanggapi wacana tersebut, Gibran menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah dari Presiden. “Kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun,” ujarnya saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
Gibran menegaskan bahwa meski Keputusan Presiden (Keppres) penugasannya belum keluar, ia telah bersiap untuk menjalankan tugas kapan saja. Ia juga mengingatkan bahwa berkantor di Papua bukanlah hal yang baru bagi seorang wakil presiden, mengacu pada pengalaman Wapres Ma’ruf Amin sebelumnya.
Potensi Hambatan Politik
Ray Rangkuti menambahkan bahwa jika nantinya wilayah strategis seperti kawasan aglomerasi tidak berada di bawah koordinasi Gibran, maka itu bisa dibaca sebagai bentuk pengasingan politik terhadap keluarga Jokowi dari lingkaran elite nasional.
“Jika akhirnya daerah aglomerasi tidak dikelola oleh Gibran, tanda keluarga Jokowi makin diasingkan dari lingkaran politik elite Jakarta,” kata Ray.
Ia menilai penugasan ke Papua tidak hanya strategis dari sisi pemerintahan, tapi juga memiliki dampak politik yang signifikan. “Dengan ditempatkan di Papua, maka popularitas Gibran dapat terhambat,” jelasnya.
Kondisi ini, menurut Ray, bisa menjadi penanda bahwa konfigurasi politik nasional tengah mengalami pergeseran, terutama pasca Pemilu 2024.
