Scroll untuk baca artikel
BeritaInternasional

Tony Blair Disorot, Lembaganya Diduga Terlibat Rencana Gaza Riviera yang Dianggap Pembersihan Etnis

×

Tony Blair Disorot, Lembaganya Diduga Terlibat Rencana Gaza Riviera yang Dianggap Pembersihan Etnis

Sebarkan artikel ini

Tony Blair Institute dikritik karena ikut dalam rencana proyek kontroversial Gaza Riviera yang dituding sebagai relokasi massal terselubung warga Palestina

Tony Blair Dalam Forum Internasional, Lembaganya Dikaitkan Proyek Kontroversial Gaza Riviera

BarataNews.id, London – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair kembali menjadi sorotan tajam setelah lembaganya, Tony Blair Institute for Global Change (TBI), dikaitkan dengan proyek rekonstruksi Gaza yang kontroversial. Proyek yang dikenal sebagai “Gaza Riviera” ini dituding mengandung skenario relokasi paksa warga Palestina, dan dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis terselubung.

Blair dikenal sebagai arsitek “New Labour” yang membawa Partai Buruh Inggris menuju kemenangan tiga kali berturut-turut. Ia menjabat sebagai PM Inggris dari 1997 hingga 2007. Namun, reputasinya memburuk di dunia internasional akibat dukungannya terhadap invasi Irak tahun 2003. Selepas jabatan politik, Blair aktif dalam upaya perdamaian Timur Tengah, namun kerap dinilai terlalu pro-Israel.

TBI yang didirikan Blair pada 2016 bergerak dalam bidang modernisasi birokrasi dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Namun dalam kasus Gaza Riviera, lembaga ini disebut hadir dalam diskusi awal proyek yang disusun oleh Boston Consulting Group (BCG), dan bahkan ikut memberikan masukan terhadap proposal rekonstruksi Gaza.

Ikut Diskusi atau Ikut Merancang?

Proyek Gaza Riviera dipromosikan sebagai upaya membangun kawasan wisata dan industri modern di Gaza, lengkap dengan pelabuhan, resort, dan infrastruktur teknologi. Namun, laporan dari The Guardian dan Financial Times menyebut adanya opsi relokasi massal warga Gaza ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

TBI membantah telah menyetujui atau menandatangani dokumen akhir, namun mengakui bahwa staf mereka memang membaca proposal dan ikut berdiskusi dalam tahap awal. Pernyataan tersebut dinilai tidak cukup oleh banyak pihak, mengingat sensitifnya proyek dan dampaknya terhadap masa depan rakyat Palestina.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *