BarataNews.id, Ottawa – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa pemerintah Kanada akan mengakui Negara Palestina secara resmi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025.
Pernyataan ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri pada Rabu (30/7/2025), dan menandai perubahan sikap signifikan dalam kebijakan luar negeri Kanada terhadap konflik IsraelPalestina.
Langkah ini disebutkan sebagai respon atas memburuknya prospek solusi dua negara yang selama ini diupayakan dalam diplomasi internasional.
Komitmen Reformasi Jadi Syarat Pengakuan
Dalam pernyataan resmi tersebut, Kanada menyebut pengakuan ini didasarkan pada komitmen dari pihak Otoritas Palestina. Salah satu syarat utama adalah rencana reformasi pemerintahan oleh Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.
Reformasi ini meliputi restrukturisasi internal pemerintahan, penyelenggaraan pemilihan umum pada 2026, serta pengecualian kelompok Hamas dari partisipasi politik. Selain itu, Kanada juga menuntut adanya proses demiliterisasi menyeluruh di wilayah Palestina.
Komitmen ini termasuk pelaksanaan reformasi fundamental oleh Presiden Abbas, dan tidak mengikutsertakan Hamas dalam pemerintahan masa depan, jelas pernyataan kantor PM Carney.
Kanada Desak Pembebasan Sandera dan Pelucutan Senjata Hamas
Kanada secara tegas menyerukan kepada Hamas untuk segera membebaskan semua sandera yang ditahan sejak serangan 7 Oktober, yang digambarkan sebagai serangan teroris besar.
Pemerintah Kanada menegaskan bahwa Hamas harus sepenuhnya melucuti senjatanya dan dilarang memiliki peran dalam struktur pemerintahan Palestina di masa mendatang.
Hamas harus segera membebaskan semua sandera, melucuti senjata, dan tidak boleh terlibat dalam pemerintahan, bunyi pernyataan tersebut.
Langkah diplomatik ini diperkirakan akan menarik perhatian internasional dan berpotensi menggeser dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya menjelang Sidang Umum PBB mendatang.
