BarataNews.id, Phnom Penh – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh memastikan bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Pernyataan ini disampaikan usai briefing yang dilakukan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, kepada para diplomat asing pada Jumat (25/7/2025) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, hadir bersama atase pertahanan. Menlu Kamboja menyampaikan kronologi eskalasi konflik yang dimulai sejak 28 Mei 2025, ketika seorang serdadu Kamboja tewas dalam bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan. Pemerintah Kamboja berkomitmen untuk mencari penyelesaian damai melalui mekanisme hukum internasional.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan juga kepada Perdana Menteri Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mendorong terwujudnya kesepakatan gencatan senjata. Menlu Kamboja juga mengapresiasi langkah PM Malaysia yang telah menghubungi langsung para pemimpin negara yang terlibat dalam konflik.
KBRI Himbau WNI Hindari Zona Konflik
Menanggapi pertanyaan dari Dubes RI mengenai dampak konflik terhadap warga sipil, Menlu Kamboja menjelaskan bahwa memang terdapat korban jiwa di wilayahnya, namun belum ada data rinci terkait jumlah korban atau kerusakan infrastruktur. Yang jelas, hingga saat ini belum ditemukan adanya warga negara asing yang menjadi korban, termasuk WNI.
KBRI Phnom Penh menegaskan bahwa pihaknya terus memantau kondisi di dua wilayah perbatasan yang terdampak langsung, yakni Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear. Masyarakat internasional, termasuk warga Indonesia, diimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah tersebut demi alasan keamanan.
Khusus bagi WNI yang tinggal di Kamboja, KBRI menyampaikan sejumlah imbauan penting, yakni agar tetap tenang, tidak panik, menghindari perjalanan ke zona konflik, serta mengikuti informasi dari sumber resmi seperti pemerintah Kamboja atau KBRI sendiri. WNI juga diminta segera melapor diri melalui portal Peduli WNI di www.peduliwni.kemlu.go.id guna mempermudah komunikasi dan pendataan.
KBRI Siagakan Layanan Hotline
Terkait keberadaan WNI di zona konflik, KBRI mengaku telah menerima laporan adanya WNI yang tinggal dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Namun, jumlah pastinya belum diketahui, sementara untuk Provinsi Preah Vihear belum ditemukan data keberadaan WNI. Kedua provinsi tersebut berjarak sekitar enam jam perjalanan darat dari ibu kota Phnom Penh.
Guna meningkatkan perlindungan dan respons cepat, KBRI menyediakan dua layanan hotline yang bisa dihubungi WNI di Kamboja, yakni di nomor WhatsApp +855 12 813 282 (Pelindungan WNI) dan +855 61 844 661 (Konsuler).
Pemerintah Indonesia, melalui KBRI Phnom Penh, menegaskan akan terus memantau situasi dan menjalin komunikasi aktif dengan komunitas WNI di seluruh wilayah Kamboja sebagai bentuk tanggung jawab pelindungan terhadap warga negara di luar negeri.
