BarataNews.id, Semarang – Nama Satria Arta Kumbara, mantan prajurit TNI AL, menjadi sorotan publik setelah diketahui bergabung sebagai tentara bayaran dalam militer Rusia yang sedang berperang di Ukraina. Akibat keterlibatannya, Pemerintah Indonesia resmi mencabut status kewarganegaraan Satria sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.
Kisah Satria menarik perhatian luas karena keberadaannya di garis depan perang internasional, di tengah ketegangan konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam unggahan media sosial, ia menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono, serta meminta agar kontraknya dengan militer Rusia dapat diputus dan status WNI-nya dikembalikan.
“Mohon izin Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya,” tulisnya.
Dari Ambarawa ke Rusia
Satria tumbuh besar di Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ia dikenal sebagai anak yang bercita-cita menjadi tentara sejak kecil. Ia menempuh pendidikan di SD Kupang 1 dan melanjutkan ke SMK Dr Cipto Ambarawa, jurusan Teknik Otomotif, lulus pada tahun ajaran 2004/2005. Dari sana, ia kemudian bergabung dengan TNI AL dan bertugas di Jakarta.
Namun, berdasarkan data dari Dinas Penerangan TNI AL, Satria resmi diberhentikan dari dinas aktif sebagai Sersan Dua di Inspektorat Korps Marinir setelah dinyatakan melakukan disersi, yakni meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022. Ia divonis satu tahun penjara secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-8 Jakarta, serta diberhentikan secara tidak hormat.
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana, Satria tidak pernah kembali setelah meninggalkan Indonesia. Tanpa menjalani hukumannya, ia bergabung dengan pasukan tempur Rusia.
Kepala SMK Dr Cipto Ambarawa, Budi Raharjo, membenarkan bahwa Satria adalah alumni sekolah tersebut. “Saat itu saya belum menjabat, tapi menurut informasi dari guru-guru, dia siswa biasa saja, tidak menonjol, tapi menjalani pendidikan dengan baik,” ungkapnya.
Kini, keterlibatan Satria dalam perang asing menjadi preseden penting bagi aparat dan masyarakat. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan dilakukan berdasarkan hukum, karena bergabung dengan militer asing tanpa izin resmi dari negara.
