BarataNews.id, Jakarta – Pemerintah memastikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tetap berjalan meski muncul usulan moratorium dari sejumlah pihak. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pemindahan telah diatur dalam undang-undang dan memiliki target jelas.
Pemerintah Tetap pada Jalur Rencana
Rencana pemindahan IKN kembali menuai perbincangan setelah pemerintah memutuskan menggelar Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, bukan di IKN Nusantara. Beberapa pihak, termasuk Partai NasDem, mengusulkan agar proyek tersebut dihentikan sementara melalui moratorium.
Namun Dasco menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan perencanaan dan penganggaran untuk perpindahan ibu kota. “Soal IKN itu kan memang, satu, sudah ada undang-undangnya. Yang kedua, di pemerintah juga sudah ada perencanaannya dan juga sudah diputuskan anggarannya,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (21/7/2025).
Target Pemindahan Sudah Ditetapkan
Dasco menambahkan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Ia tidak dapat memastikan apakah anggaran akan meningkat di tahun 2026, namun target pemindahan disebut sudah ada.
“Setelah kita lihat-lihat juga, di sana jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” jelasnya. Ia menekankan, “Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak. Tapi, ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja [pindah].”
NasDem Usulkan Moratorium
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium terhadap proyek IKN. Menurutnya, proyek yang sudah menelan triliunan rupiah itu belum menunjukkan kesiapan infrastruktur yang memadai.
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, maka pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN, dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional,” ujar Saan dalam pernyataan di NasDem Tower, Jumat (18/7/2025).
Penyesuaian dengan Realita Fiskal
Meski rencana tetap dilanjutkan, pemerintah dihadapkan pada tantangan realisasi di lapangan dan kemampuan fiskal negara. Penyesuaian pembangunan dengan kondisi keuangan negara menjadi fokus utama dalam tahap lanjut IKN.
Dengan berbagai pandangan politik dan keterbatasan anggaran, nasib IKN Nusantara kini berada di persimpangan antara semangat pembangunan jangka panjang dan tuntutan penundaan sementara. Pemerintah tetap pada jalurnya, namun ruang dialog terbuka lebar.
