BarataNews.id, Jakarta – Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas transportasi online nasional menggelar demonstrasi bertajuk “Aksi Kebangkitan Jilid II” di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (21/7/2025). Mereka menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah, khususnya terkait regulasi ekosistem transportasi daring.
Tuntutan paling krusial yang disampaikan adalah permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai solusi atas kekosongan hukum dalam layanan transportasi online.
Komisi Aplikator Dinilai Terlalu Besar
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa pengemudi online selama ini dibebani potongan biaya aplikasi yang melebihi ambang batas. Ia menyebutkan potongan dari aplikator kerap mencapai lebih dari 20 persen, di luar ketentuan resmi.
“Selama ini pengemudi online ini dipotong biaya aplikasinya melebihi regulasi. Seharusnya, sesuai Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022, potongan maksimal itu 15 persen ditambah 5 persen yang harusnya kembali ke driver,” jelas Igun di tengah aksi.
Dalam aksinya, para pengemudi meminta agar pembagian pendapatan disederhanakan: 10 persen untuk aplikator dan 90 persen untuk pengemudi. Skema ini dianggap lebih adil bagi mereka yang bekerja di lapangan.
Audit Aplikasi dan Evaluasi Sistem Order
Selain soal komisi, para pengemudi juga menyoroti penetapan tarif pengantaran barang dan makanan. Menurut mereka, tidak adanya patokan harga menyebabkan ketimpangan dalam penerimaan. Salah satu bentuk ketimpangan yang dikeluhkan adalah sistem multiorder, yang dinilai merugikan.
“Contohnya, penumpang membayar Rp 25 ribu, tapi pengemudi hanya dapat Rp 5.000. Ini jelas tidak adil,” tegas Igun.
Mereka juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikasi. Tujuannya untuk memastikan transparansi sistem pembayaran dan potongan biaya yang selama ini dianggap merugikan para mitra pengemudi.
Hingga sore hari, aksi berlangsung tertib dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Para pengemudi menyatakan siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah.
