BarataNews.id, Jakarta – Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat memicu kekhawatiran serius di kalangan pekerja. Di tengah pemangkasan tarif ekspor produk Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19%, Presiden AS Donald Trump meminta agar semua produk asal Amerika Serikat dibebaskan dari tarif masuk ke Indonesia.
Kebijakan ini dianggap merugikan industri dalam negeri. Produk-produk buatan AS yang masuk tanpa tarif dinilai akan menekan daya saing pelaku usaha lokal, terutama UMKM dan pabrik kecil. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa penurunan tarif tersebut sejatinya menjadi bumerang bagi Indonesia. Menurutnya, pemangkasan tarif ekspor tidak sepadan dengan pengorbanan berupa masuknya produk Amerika secara bebas ke pasar nasional.
Ancaman PHK dan Industri Terguncang
“Dengan membanjirnya produk Amerika yang nol persen tarif, produsen-produsen lokal akan kalah bersaing. Apa yang akan terjadi? Ya PHK juga,” ujar Said Iqbal dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/7/2025).
Ia menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi dari dua arah: tetap dikenai tarif saat mengekspor ke Amerika, dan di saat yang sama harus membuka pintu lebar-lebar bagi barang impor dari AS. Kombinasi ini disebutnya sebagai “double uppercut” terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
KSPI memperkirakan potensi gelombang PHK bisa mencapai 40 ribu buruh hanya dalam kurun waktu tiga bulan ke depan apabila kebijakan ini tidak segera dikoreksi. Menurut Iqbal, industri dalam negeri akan semakin kehilangan daya saing dan ruang gerak di pasar domestik.
Dampak Ganda: Serbuan Produk AS dan China
Tak hanya dari Amerika, Indonesia juga terancam menjadi pasar pelarian bagi produk-produk China. Dengan tarif tinggi yang diberlakukan Trump terhadap barang China di pasar AS, banyak produsen asal China disebut akan membidik pasar Asia Tenggara—terutama Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di kawasan.
Situasi ini semakin mempersempit ruang hidup bagi industri lokal. Barang murah dari dua negara raksasa ekonomi itu akan membanjiri pasar dalam negeri, menekan produksi dalam negeri, dan menimbulkan tekanan besar terhadap tenaga kerja.
Desakan ke Pemerintah dan Janji Satgas PHK
Iqbal mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas, termasuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK yang sempat dijanjikan pemerintah dalam Sidang Ekonomi Nasional beberapa waktu lalu.
“Satgas PHK sudah dicanangkan dari jauh-jauh hari, tapi sampai sekarang belum ada implementasi. Ini waktunya pemerintah benar-benar hadir untuk melindungi industri dan pekerja nasional,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah tidak lagi tunduk pada praktik liberalisasi perdagangan yang berisiko tinggi terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Bagi KSPI dan komunitas buruh, menjaga kedaulatan ekonomi adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan bangsa.
