BarataNews.id, Solo – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mencurigai adanya skenario politik besar di balik maraknya isu pemalsuan ijazah serta dorongan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dugaan itu diungkapkan Jokowi kepada awak media saat ditemui di kediaman pribadinya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo.
“Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik, di balik isu-isu ijazah palsu, isu pemakzulan,” ujar Jokowi dalam pernyataan yang dikutip Senin (14/7/2025).
Menurut mantan Presiden dua periode itu, motif utama dari manuver politik tersebut adalah untuk menjatuhkan reputasi dirinya serta Gibran secara politik. Ia melihat kemunculan isu-isu tersebut tidak lepas dari dinamika pasca-pemilu dan situasi politik nasional yang memanas.
Dugaan Jokowi dan Respons Pribadi
“Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” ucap Jokowi, menegaskan kembali dugaannya.
Meski menyadari ada potensi serangan sistematis, Jokowi tetap tenang menghadapi isu tersebut. “Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa,” imbuhnya, menyiratkan sikap tenang dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik yang ada.
Asal Mula Isu Pemakzulan Gibran
Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran mulai ramai sejak Forum Purnawirawan Prajurit TNI merilis pernyataan resmi pada April 2025. Dalam pernyataan itu, forum yang berisi sejumlah tokoh purnawirawan tinggi TNI mengajukan delapan tuntutan politik, termasuk mendesak MPR mengganti Wapres karena dinilai terpilih melalui proses yang dianggap melanggar hukum.
Nama-nama besar seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan turut mendukung tuntutan tersebut. Baru-baru ini, surat resmi telah dikirimkan ke MPR, DPR, dan DPD agar isu ini segera ditindaklanjuti secara politik dan konstitusional.
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Muncul
Sementara itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi bukan hal baru. Isu ini kerap kali muncul menjelang pemilu dan kini kembali mengemuka setelah dirinya lengser dari jabatan presiden. Sejumlah pihak bahkan telah melaporkan dugaan pemalsuan ijazah ke pihak kepolisian.
Sebagai respons, Jokowi melaporkan balik para pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam perkembangan terbaru, Universitas Gadjah Mada (UGM), almamater Jokowi, kembali menegaskan bahwa ijazah yang dimiliki mantan presiden itu adalah asli dan sah secara hukum.
Reaksi Publik dan Arah Politik Selanjutnya
Situasi ini semakin mempertegas polarisasi politik yang masih terjadi meski pemilu telah usai. Publik pun terbagi antara yang meyakini adanya agenda terselubung dan yang menilai wajar bila pemimpin dikritik atau diperiksa integritasnya. Belum ada langkah hukum yang resmi dari lembaga negara terkait kedua isu tersebut, namun sorotan terhadap dinamika politik dalam negeri dipastikan akan terus berlanjut.
