BarataNews.id, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat pada hari pertama tahun ajaran 2025–2026, Senin (14/7). Inisiatif ini merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan terstruktur.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang memberikan pendidikan gratis sepenuhnya bagi jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar ditanggung pemerintah.
Model Pembelajaran Fleksibel dan Personal
Salah satu keunikan Sekolah Rakyat terletak pada pendekatan pembelajarannya yang fleksibel dan individual. Sistem multi-entry dan multi-exit memungkinkan peserta didik untuk masuk tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pembelajaran sesuai kecepatan masing-masing siswa. Meskipun demikian, kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada Kurikulum Nasional, sehingga ijazah yang diperoleh tetap setara dengan sekolah reguler.
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat secara bertahap. Sebanyak 100 unit akan dibangun menggunakan dana APBN dan difasilitasi penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara 100 sekolah lainnya berasal dari kolaborasi dengan pihak swasta, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian BUMN.
Sebaran Lokasi dan Tahapan Operasional
Untuk tahap awal, 100 titik lokasi Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada 2025. Dari jumlah tersebut, 63 sekolah sudah memulai proses matrikulasi hari ini, sementara 37 sekolah lainnya akan menyusul pada akhir bulan Juli. Lokasi sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan jumlah terbanyak di Pulau Jawa (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 lokasi).
Kapasitas total peserta didik pada tahap awal mencapai 9.755 siswa. Ke depan, pemerintah berharap program ini tidak hanya menjadi solusi atas kesenjangan pendidikan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata.
Komitmen Pemerintah Perlu Dukungan Masyarakat
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan nasional. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial dalam menyukseskan keberlangsungan program ini.
Dengan model pendidikan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan peserta didik, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta membuka jalan bagi generasi muda Indonesia untuk keluar dari jerat kemiskinan struktural.
