Desakan Kolaborasi Lintas Sektor
Wakil Menteri dari Partai Gerindra itu berharap agar DPR melalui Komisi VI bisa bersinergi dengan Kementerian Koperasi dalam membangun kerangka kebijakan koperasi berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. “Mohon ini jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat ini,” ujarnya.
Permintaan ini mencerminkan urgensi perombakan pendekatan pembangunan ekonomi pedesaan agar tidak hanya mengandalkan program populis, tetapi dibangun di atas landasan data yang dapat diverifikasi. Ferry pun menekankan bahwa ke depan, peran koperasi tidak cukup hanya sebagai badan usaha, tetapi harus menjadi alat pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan yang konkret.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lanjutan mengenai langkah DPR dalam menindaklanjuti usulan pembentukan roadmap tersebut. Namun Komisi VI diharapkan segera merespons mengingat besarnya anggaran dan harapan masyarakat yang disematkan pada program koperasi desa tersebut.
