BarataNews.id, Jakarta – Pemerintah menyuarakan kekhawatiran serius terhadap efektivitas program Koperasi Desa Merah Putih dalam mengatasi kemiskinan. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan kekhawatiran ini dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (9/7), menyebut koperasi berpotensi untung secara bisnis tetapi gagal menjalankan misi sosialnya.
Menurut Ferry, kelemahan mendasar terletak pada ketiadaan data presisi di tingkat desa yang seharusnya menjadi dasar perencanaan program koperasi. Ia mencontohkan, saat koperasi ingin menjadi pengecer gas elpiji, tidak tersedia data rumah tangga yang membutuhkan layanan tersebut. Hal ini berakibat pada kebijakan yang cenderung spekulatif dan tidak tepat sasaran.
Ferry menegaskan pentingnya pembuatan roadmap operasional Koperasi Desa Merah Putih secara bersama antara pemerintah dan DPR. Ia mengusulkan simposium nasional untuk membahas kebutuhan data desa yang presisi sebagai landasan arah kebijakan koperasi. Tanpa itu, kata Ferry, tujuan sosial koperasi dikhawatirkan hanya akan menjadi jargon.
Dalam pemaparannya, Ferry membandingkan strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ia menyebut, dalam lima tahun masa kepemimpinan Xi, pemerintah China berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan basis data yang akurat di tingkat desa. “Mereka tahu betul siapa yang harus dibantu dan dengan cara apa,” ujar Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti bahwa koperasi desa dibentuk untuk menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, namun pelaksanaannya tidak akan maksimal jika hanya berjalan di atas asumsi. Ia juga menyinggung bahwa berbagai program bantuan pemerintah seperti dana desa dan bantuan sosial pun belum menunjukkan hasil signifikan dalam mengurangi kemiskinan, lantaran tidak berbasis data yang solid.
