BarataNews.id, Jakarta – Pemerintah Israel kembali menuai kecaman setelah mengumumkan rencana membangun sebuah “kota kemanusiaan” di wilayah selatan Gaza, tepatnya di atas reruntuhan Rafah. Kawasan tersebut dirancang untuk menampung hingga 2,2 juta warga Palestina yang akan direlokasi dari berbagai wilayah Gaza.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa proyek ini bertujuan sebagai solusi kemanusiaan jangka panjang. Namun, ia menegaskan bahwa warga yang dipindahkan tidak akan diizinkan kembali ke wilayah lain di Jalur Gaza. “Skema ini pada akhirnya dirancang untuk mengungsikan seluruh penduduk Gaza dan mendorong mereka untuk beremigrasi secara sukarela ke tempat lain,” ujarnya, dikutip dari media internasional, Rabu (9/7/2025).
Rencana tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para pegiat hak asasi manusia di Israel. Banyak pihak menyebut kota itu sebagai bentuk kamp interniran modern. Michael Sfard, pengacara HAM ternama, menilai istilah “deportasi sukarela” sangat menyesatkan. “Orang-orang Gaza berada di bawah tekanan luar biasa, sehingga tak mungkin kepergian mereka dianggap sebagai tindakan sukarela,” jelas Sfard.
Ditolak Hamas, Dikhawatirkan Langgar HAM
Rencana pembangunan kota kemanusiaan ini diumumkan setelah Israel menolak usulan modifikasi kesepakatan gencatan senjata dari Hamas. Usulan tersebut mencakup permintaan gencatan senjata permanen dan penarikan total pasukan Israel dari Gaza, namun ditolak oleh pihak Tel Aviv.
