Menag juga berharap, dengan sistem yang lebih variatif ini, akses terhadap ibadah haji dan umrah dapat dirasakan lebih merata oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menghadapi hambatan biaya atau ketersediaan kursi penerbangan.
“Kami harap akses umrah dan haji bisa makin luas dengan inisiatif jalur laut ini,” kata Nasaruddin. Ia menegaskan, jika persyaratan teknis dapat dipenuhi, maka opsi transportasi laut akan menjadi alternatif resmi dalam penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci.
Pemerintah saat ini terus mengevaluasi aspek teknis dan regulasi yang diperlukan sebelum implementasi kebijakan ini. Diskusi lebih lanjut dengan pemerintah Arab Saudi akan menentukan sejauh mana peluang ini dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
