BarataNews.id, Jakarta – Resminya Indonesia menjadi anggota penuh kelompok BRICS membuka lembaran baru dalam arah politik dan ekonomi luar negeri nasional. Sejumlah analis menilai langkah ini strategis, terutama di tengah ketegangan geopolitik antara Barat dan blok negara-negara berkembang.
Center of Economics and Law Studies (Celios) menyebut keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka ruang manuver yang lebih luas, tidak hanya dalam perdagangan, namun juga pada kebijakan diplomatik bebas aktif yang selama ini diusung Indonesia.
1. Lepas dari Ketergantungan Pasar AS dan Eropa
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menjelaskan bahwa selama ini ekspor Indonesia masih bergantung pada pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Dengan masuknya Indonesia ke BRICS, negara ini dapat lebih leluasa mengeksplorasi pasar non-tradisional, termasuk negara-negara di Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah.
“Eropa mulai memperketat perdagangan melalui regulasi seperti European Deforestation Regulation (EUDR). Bergabungnya Indonesia ke BRICS menjadi langkah cerdas untuk mencari pasar alternatif,” ujar Nailul di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan keberpihakan pada komoditas strategis seperti kelapa sawit, yang kerap jadi sasaran hambatan dagang dari Eropa. Hal ini mendukung narasi keberlanjutan ekonomi nasional tanpa bergantung pada blok Barat.
2. Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Data menunjukkan bahwa proporsi ekonomi negara-negara BRICS meningkat dari 15,66 persen pada 1990 menjadi 32 persen pada 2022. Dengan tren ini, potensi kerja sama ekonomi dalam BRICS diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Nailul menilai bahwa meski Indonesia menganut kebijakan luar negeri nonblok, kerja sama strategis dengan BRICS dapat memberi keuntungan signifikan. Terlebih saat ini banyak negara Timur Tengah telah bergabung atau berminat masuk dalam BRICS, selaras dengan upaya pemerintah memperluas pasar ekspor ke kawasan tersebut.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan ini dapat memicu reaksi dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang bisa berdampak pada fasilitas perdagangan atau ancaman tarif tambahan.
