Sanksi, Edukasi, dan Groundchecking
Gus Ipul menyatakan bahwa sanksi akan diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran. Jika terbukti penyimpangan dilakukan secara individu, maka pendekatannya bersifat edukatif. Namun jika melibatkan jaringan atau bandar, maka investigasi lanjutan akan dilakukan. Evaluasi juga mencakup pendamping PKH yang terbukti lalai, karena identitas mereka terekam dalam sistem.
Kemensos juga membuka partisipasi publik dalam mengawasi penyaluran bansos. Masyarakat dapat melapor secara resmi mulai dari RT hingga Bupati, serta melalui call center atau aplikasi pengaduan. Hingga kini, sudah ada lebih dari 500 ribu laporan dari masyarakat, lengkap dengan identitas dan bukti foto.
“Laporan tersebut kami tindak lanjuti melalui groundchecking bersama BPS untuk verifikasi dan validasi lapangan, sebelum akhirnya masuk dalam sistem data kesejahteraan nasional,” terang Gus Ipul.
