BarataNews.id, Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji rencana penerapan kebijakan satu harga untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mulai diberlakukan pada tahun 2026, menyusul penataan ulang sistem distribusi dan penyesuaian regulasi yang tengah disiapkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan satu harga ini akan menjadi bagian dari revisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019. Revisi tersebut akan mengatur kembali penyediaan, distribusi, dan harga LPG subsidi secara menyeluruh.
“Regulasi yang sedang kami susun bertujuan menciptakan energi berkeadilan, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan jaminan distribusi LPG bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Harga Seragam, Celah Kecurangan Tertutup
Pemerintah mengungkapkan bahwa saat ini terjadi ketimpangan harga LPG 3 kg yang cukup tajam antarwilayah. Di beberapa lokasi, harga elpiji bersubsidi bisa mencapai Rp50.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang berkisar antara Rp16.000 hingga Rp19.000.
“Kalau ini dibiarkan, akan terus terjadi kebocoran dan ketidaksesuaian antara subsidi yang disalurkan negara dengan kondisi di lapangan,” terang Bahlil.
Untuk itu, pemerintah berencana menetapkan harga berdasarkan perhitungan biaya logistik di setiap provinsi. Model penetapan harga ini disebut akan meniru skema BBM Satu Harga yang telah lebih dulu diterapkan secara nasional.
