Penjelasan Resmi dari Danantara
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, membenarkan keberadaan surat instruksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa surat itu dikeluarkan untuk memastikan semua perusahaan negara memenuhi ketentuan undang-undang terkait waktu penyelenggaraan RUPS tahunan.
“Melaksanakan RUPS karena UU PT mengatur batas waktu akhir Juni. Maka kita instruksikan untuk melaksanakannya sebelum itu,” ujar Dony saat ditemui usai acara groundbreaking proyek industri baterai listrik di Karawang, Minggu (29/6/2025).
Saat diminta konfirmasi mengenai larangan pergantian direksi dalam RUPS kali ini, Dony menegaskan bahwa aturan tersebut sesuai dengan isi surat resmi yang sudah dikirimkan kepada para pimpinan perusahaan.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi Danantara dalam menertibkan dan menyelaraskan manajemen BUMN secara nasional. Dengan mengontrol agenda RUPS dan menunda penggantian direksi hingga evaluasi selesai, Danantara diyakini tengah mempersiapkan perombakan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan milik negara.
Beberapa analis menilai kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan di tubuh BUMN dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja dan akuntabilitas, bukan atas dasar politik atau tekanan eksternal. BPI Danantara sebagai entitas pengelola investasi strategis negara memiliki mandat untuk mengawasi agar aset negara dikelola secara profesional dan transparan.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, para pimpinan BUMN dipastikan tengah berpacu menyusun agenda RUPS sesuai arahan Danantara, sambil menunggu arahan lebih lanjut pasca-evaluasi yang direncanakan.
