Sejauh ini, belum diketahui apakah keenam orang yang ditangkap berasal dari pihak pemerintah daerah, penyedia jasa konstruksi, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun, berdasarkan pengalaman OTT sebelumnya, KPK akan menetapkan status hukum para terduga dalam waktu maksimal 1×24 jam.
OTT Kedua Sepanjang 2025, Soroti Proyek Infrastruktur Daerah
Penangkapan ini menjadi operasi tangkap tangan kedua yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini menjaring sejumlah anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam kasus korupsi serupa pada Maret lalu.
OTT di Mandailing Natal menunjukkan masih maraknya penyalahgunaan anggaran dalam proyek infrastruktur daerah. KPK menegaskan komitmennya untuk terus memantau sektor-sektor strategis, khususnya proyek-proyek fisik yang melibatkan dana besar dari APBN maupun APBD.
Pihak KPK mengimbau masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pengawasan publik, terutama terhadap proyek-proyek pembangunan di wilayah-wilayah yang rawan korupsi.
