BarataNews.id, Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menjadi sorotan dunia internasional atas sikap kerasnya terhadap Palestina dan eskalasi konflik yang dilakukannya terhadap Iran. Meski tekanan internasional menguat, termasuk surat penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Netanyahu tetap menolak mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan melanjutkan aksi militer yang agresif.
Konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, dan berbagai negara di dunia telah berulang kali mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai. Namun, Netanyahu yang memimpin pemerintahan konservatif sayap kanan menolak keras gagasan tersebut. Ia bahkan secara terbuka menyatakan bahwa sikap konsistennya menolak negara Palestina adalah bentuk perlindungan terhadap eksistensi Israel.
Pernyataan tersebut disampaikannya pada 2024 lalu dalam sebuah wawancara, di mana ia mengklaim bahwa penolakannya terhadap pendirian negara Palestina justru telah menyelamatkan Israel dari ancaman besar. Sikap tersebut bukan hal baru, mengingat Netanyahu telah menolak Perjanjian Oslo sejak awal kemunculannya pada 1990-an, yaitu kesepakatan perdamaian antara Perdana Menteri Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat.
Warisan Ideologi dan Latar Belakang Militer Netanyahu
Sikap garis keras Netanyahu terhadap Palestina dan kecenderungannya terhadap solusi militer dapat ditelusuri dari latar belakang pribadi dan ideologinya. Lahir dan besar di Israel, Netanyahu memiliki latar belakang militer yang kuat. Ia bergabung dengan pasukan elite Angkatan Udara Israel pada 1967 dan terlibat langsung dalam Perang Yom Kippur tahun 1973 melawan Suriah, Libya, dan Mesir.
Selepas dari dunia militer, Netanyahu berkiprah dalam diplomasi sebagai duta besar Israel untuk PBB pada era 1980-an, sebelum terjun ke politik nasional. Ia menjadi Perdana Menteri Israel untuk pertama kalinya pada 1996 melalui Partai Likud, partai konservatif-nasionalis yang menolak pendirian negara Palestina dalam bentuk apa pun.
