baratanews.id – Situasi di Lebanon saat ini semakin memanas, dengan kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah dapat meluas. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempertimbangkan untuk melakukan evakuasi jika diperlukan. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut terus memantau perkembangan situasi keamanan dan memberikan panduan untuk perlindungan WNI.
KBRI Beirut telah mengeluarkan peringatan kepada WNI untuk meninggalkan Lebanon atau beralih ke lokasi yang lebih aman, seperti Safe House yang disediakan oleh KBRI. Situasi di Lebanon Selatan, yang ditetapkan sebagai status siaga satu, dianggap sangat berbahaya bagi jiwa. Sebaliknya, wilayah Beirut dan sekitarnya saat ini dalam status siaga dua, yang masih memerlukan kewaspadaan tinggi.
Rencana Kontingensi dan Mekanisme Evakuasi
KBRI Beirut bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyusun rencana kontingensi yang mencakup beberapa tahapan evakuasi. Saat ini, meskipun beberapa penerbangan internasional ke Lebanon telah dibatalkan atau ditunda, operasional bandara tetap berlangsung. WNI di Lebanon diharapkan untuk memanfaatkan penerbangan yang masih tersedia atau memilih jalur darat jika perlu.
Bangunan diplomatik, termasuk KBRI Beirut, telah dijamin sebagai wilayah yang aman sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan 1963. Namun, langkah-langkah perlindungan tetap perlu dipertimbangkan karena potensi eskalasi konflik. WNI di Lebanon Selatan yang memiliki keluarga lokal atau merasa aman di lokasi mereka masing-masing dapat memilih untuk tetap tinggal, meskipun evakuasi diprioritaskan bagi mereka yang memerlukan.
Komunikasi dan Dukungan untuk WNI
KBRI Beirut telah membangun saluran komunikasi yang aktif dengan WNI di Lebanon melalui grup WhatsApp untuk memantau keselamatan mereka. Hingga saat ini, semua WNI dalam keadaan aman, namun tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi evakuasi dan perlindungan warga negara dari wilayah yang berbahaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
